Pemanfaatan Jalan Pertamina oleh PT ALR Sah, Pemkab Lahat Dorong Solusi Lewat Dialog

Date:

 

LAHAT – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lahat menegaskan tidak memiliki kewenangan hukum untuk melarang PT ALR menggunakan jalan milik Pertamina sebagai jalur hauling batu bara. Langkah ini diambil karena pihak perusahaan telah mengantongi izin resmi dan ikatan kerja sama yang sah dengan Pertamina.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Asisten I Setda Kabupaten Lahat, Rudi Tamrin, saat memimpin rapat koordinasi lintas sektor bersama perwakilan masyarakat, pelaku usaha, dan instansi terkait di Lahat, Senin (3/8/2026).

Legalitas Pemanfaatan Aset Negara
Menurut Rudi, pemerintah daerah bertindak sebagai fasilitator mediator dan tidak bisa mengintervensi regulasi kepemilikan aset di luar wewenangnya.
“PT ALR sudah memiliki kerja sama dengan Pertamina sesuai ketentuan yang berlaku. Hari ini kami mempertemukan seluruh pihak agar persoalan ini dapat diselesaikan melalui musyawarah dan dialog,” ujar Rudi Tamrin.
Perwakilan Pertamina EP Asset 2 Field Pendopo memperkuat pernyataan tersebut. Mereka menjelaskan bahwa jalur yang digunakan berstatus Barang Milik Negara (BMN) sekaligus objek vital nasional. Setiap pemanfaatan operasionalnya telah melalui proses administrasi ketat, termasuk persetujuan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan.

Solusi dan Komitmen PT ALR
Merespons tuntutan warga, Direktur Operasional PT ALR, Bambang Sudarmono, memastikan pihak perusahaan tidak akan menggunakan infrastruktur publik secara permanen. Penggunaan jalan Pertamina bersifat sementara demi mempercepat penyelesaian proyek jalan khusus angkutan tambang.
Beberapa langkah taktis yang disiapkan oleh PT ALR meliputi Target Rampung: Pembangunan segmen jalan penghubung ditargetkan selesai sebelum 17 Agustus 2026.
Pembatasan Waktu: Truk angkutan batu bara hanya akan beroperasi pada malam hari. Pemisahan Jalur: Jalur lalu lintas warga dan jalur koridor hauling akan dipisah sepenuhnya.

Dukungan Regulasi Provinsi
Kebijakan percepatan jalan khusus ini didukung penuh oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Dinas Perhubungan Provinsi Sumsel menyatakan langkah PT ALR sejalan dengan Instruksi Gubernur untuk mensterilkan jalan umum dari angkutan batu bara demi keselamatan publik.
Di sisi lain, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumsel juga memastikan bahwa seluruh kelengkapan dokumen dan izin lingkungan hidup PT ALR telah berstatus sah secara hukum. Rapat mediasi ditutup dalam situasi kondusif dengan kesepakatan bersama untuk mengawal jalannya pembangunan jalur khusus tersebut.

(iJi/ Naswani)

Bagikan Artikel

Langganan

Popular

Lebih banyak seperti ini
Related

Lestarikan Lingkungan ! PDI Perjuangan Kabupaten Karo Hadir di Kutarayat, Gotong Royong Bersama Masyarakat

  IJI.RED|KARO SUMUT-Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDI P) Kabupaten...

Aliansi Masyarakat Maluku Jakarta Dukung Dasco Ahmad Gantikan Gibran Sebagai Wapres RI

*JUDUL:* JAKARTA —* Aliansi Masyarakat Maluku Jakarta resmi menyatakan dukungan...

Advokat Irwansyah Akan Tempuh Jalur Hukum, Diduga Dianiaya Oknum Mengaku Anggota Jatanras

  IJI.RED|PALEMBANG SUMSEL — Dugaan tindakan penarikan paksa dan penganiayaan...

Diduga Kapolres Lontarkan Kata Kasar Kepada Warga ! FMN Mimika Nyatakan Mosi Tidak Percaya

  IJI.RED|MIMIKA – Front Mahasiswa Nasional (FMN) Cabang Mimika menyatakan...