IJI Red. MATENG : Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang seharusnya menjadi harapan peningkatan gizi bagi anak-anak sekolah justru kembali diterpa persoalan serius. Dugaan pembagian makanan tidak layak konsumsi oleh SPPG Dapur Kamansi, Dusun Kamansi, Desa Lumu, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah, kembali mencuat dan memantik kemarahan publik.
Aktivis TITIK MERAH, Hadi Maulana, dalam pernyataan sikapnya pada Rabu (10/6/2026), melontarkan kecaman keras terhadap peristiwa yang disebut sebagai kegagalan berulang dalam pengelolaan program yang dibiayai negara tersebut.
“Makanan basi tidak bisa dinormalisasi. Keselamatan anak harus menjadi prioritas utama,” tegas Hadi.
Menurutnya, insiden ini bukanlah kejadian pertama. Justru yang membuat publik semakin geram adalah karena kasus serupa kembali terjadi meski sebelumnya telah menjadi perhatian dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Kabupaten Mamuju Tengah.
Dalam forum tersebut, pihak pengelola SPPG Dapur Kamansi telah diingatkan secara tegas untuk meningkatkan kualitas pelayanan, menjaga higienitas, serta memastikan keamanan pangan bagi seluruh penerima manfaat. Namun, fakta di lapangan menunjukkan peringatan itu diduga tidak dijalankan secara maksimal.
“Kesepakatan yang pernah dibuat seolah hanya menjadi dokumen formalitas. Buktinya, dugaan makanan berbau dan tidak layak konsumsi kembali ditemukan,” ujar Hadi.
TITIK MERAH menilai persoalan ini bukan sekadar kelalaian administratif, melainkan kesalahan serius yang berpotensi mengancam kesehatan anak-anak sekolah yang menjadi sasaran utama Program MBG.
Program yang digagas untuk memperbaiki kualitas gizi masyarakat itu dinilai akan kehilangan makna apabila makanan yang disalurkan justru berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan.
“Tidak boleh ada toleransi terhadap persoalan keamanan pangan. Anak-anak tidak boleh dijadikan korban dari lemahnya pengawasan dan buruknya manajemen pelayanan,” tambahnya.
Atas kejadian tersebut, TITIK MERAH mendesak DPRD Kabupaten Mamuju Tengah agar segera mengeluarkan rekomendasi resmi kepada Badan Gizi Nasional (BGN) dan pihak terkait untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap operasional SPPG Dapur Kamansi.
Selain evaluasi total, mereka juga meminta adanya pergantian pimpinan atau kepala SPPG yang bertanggung jawab atas pengelolaan dapur tersebut.
Menurut Hadi, seseorang yang telah diberikan kesempatan memperbaiki pelayanan setelah evaluasi resmi namun masih mengulangi kesalahan yang sama, menunjukkan kegagalan dalam menjalankan tanggung jawab kepemimpinannya.
“Evaluasi tanpa konsekuensi hanya akan melahirkan pengulangan kesalahan yang sama. Jika tidak ada tindakan tegas, maka kepercayaan masyarakat terhadap Program MBG akan terus terkikis,” katanya.
TITIK MERAH menegaskan akan terus mengawal persoalan ini hingga ada langkah konkret dari pihak berwenang. Mereka mengingatkan bahwa yang dipertaruhkan bukan hanya kesehatan para penerima manfaat, tetapi juga kredibilitas program nasional yang selama ini digadang-gadang sebagai solusi peningkatan gizi masyarakat.
“Ganti pengelola yang gagal menjalankan amanah. Tegakkan standar keamanan pangan. Selamatkan marwah Program Makan Bergizi Gratis demi kepentingan masyarakat.” (ZUL)
