IJI Red MAMASA : Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berbasis pangan lokal bagi ibu hamil dan balita di Kabupaten Mamasa kini menjadi sorotan tajam. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mamasa mendesak Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Mamasa membuka data program secara transparan kepada publik, mulai dari anggaran, penerima manfaat, pola distribusi, hingga hasil evaluasi intervensi gizi di lapangan.
Desakan tersebut muncul setelah adanya sorotan terhadap ketimpangan pola dan waktu distribusi PMT di sejumlah kecamatan. Bagi HMI, perbedaan jadwal distribusi tidak boleh dijawab dengan alasan normatif bahwa pelaksanaan “tergantung perencanaan masing-masing”.
Justru, jawaban tersebut dinilai membuka pertanyaan baru: di mana standar perencanaan, bagaimana mekanisme pengawasannya, dan siapa yang bertanggung jawab ketika distribusi tidak berjalan sesuai target?
Ketua Umum HMI Cabang Mamasa, Arifin Djalil, menegaskan bahwa program intervensi gizi tidak boleh diperlakukan sebatas rutinitas administrasi. Ketepatan waktu pemberian makanan tambahan, menurutnya, memiliki kaitan langsung dengan tujuan program, khususnya bagi kelompok rentan seperti balita dengan masalah gizi.
“Kalau memang dirancang bertahap, tunjukkan dokumen perencanaan dan jadwal resminya. Jika terjadi keterlambatan, jelaskan hambatan utamanya dan siapa yang bertanggung jawab. Bagi birokrasi, pergeseran waktu mungkin hanya persoalan lembar kalender, tetapi bagi balita yang membutuhkan asupan gizi, waktu adalah penentu masa depan mereka,” tegas Arifin.
HMI Mamasa juga menyoroti pentingnya keterbukaan informasi terkait pengelolaan anggaran PMT. Organisasi mahasiswa tersebut meminta Dinkes tidak berhenti pada pertanggungjawaban administratif berupa Surat Pertanggungjawaban (SPJ).
Menurut Arifin, publik berhak mengetahui bagaimana uang negara digunakan dan apakah program benar-benar memberikan manfaat kepada kelompok yang menjadi sasaran.
“Jangan sampai akuntabilitas berhenti di atas kertas SPJ. Publik berhak tahu berapa total anggaran yang dialokasikan, bahan apa saja yang dibeli, berapa volume paket yang dihasilkan, kapan disalurkan, siapa penerimanya, serta bagaimana dampak riil terhadap peningkatan status gizi anak,” ujarnya.
HMI juga menyoroti informasi dari sejumlah Kepala Puskesmas yang disebut mengindikasikan pelaksanaan di tingkat bawah masih berjalan secara parsial, sementara petunjuk teknis dan gambaran menyeluruh mengenai program dinilai belum sepenuhnya terbuka.
Kondisi tersebut, jika benar, menurut HMI, berpotensi menimbulkan persoalan koordinasi dan pengawasan dalam pelaksanaan program.
HMI Cabang Mamasa meminta Dinkes membuka sedikitnya sejumlah dokumen dan data penting kepada masyarakat, antara lain dokumen perencanaan program, besaran anggaran, sasaran penerima, jadwal distribusi, komponen bahan pangan yang digunakan, jumlah paket yang diproduksi dan disalurkan, serta hasil pemantauan status gizi penerima manfaat.
Bagi HMI, keterbukaan data justru menjadi jalan paling sederhana untuk menjawab berbagai pertanyaan publik.
“Jika seluruh prosesnya benar, data akan membuktikannya. Namun jika data dasar saja ditutupi dengan alasan ‘tergantung perencanaan masing-masing’, wajar jika kecurigaan publik semakin menguat,” tegas Arifin.
HMI menegaskan pengawasan terhadap program PMT akan terus dilakukan. Mereka meminta Dinkes tidak defensif terhadap kritik, melainkan menjadikan keterbukaan informasi sebagai bagian dari pertanggungjawaban kepada masyarakat Mamasa.
Sorotan HMI bukan semata soal kapan PMT dibagikan, tetapi menyentuh persoalan yang lebih besar, sejauh mana program yang menggunakan uang negara benar-benar dikelola secara transparan, terukur, dan tepat sasaran.
Program yang menyasar ibu hamil dan balita semestinya memiliki perencanaan yang jelas, indikator keberhasilan yang dapat diukur, serta mekanisme pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Karena itu, HMI meminta Dinkes Mamasa segera memberikan penjelasan terbuka kepada publik.
Hingga berita ini diturunkan, Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa belum memberikan konfirmasi resmi maupun membuka dokumen perencanaan program PMT yang menjadi sorotan.
Kini bola berada di tangan Dinkes Mamasa, membuka data dan menjawab pertanyaan publik, atau membiarkan polemik mengenai transparansi program PMT terus membesar. (ZUL)
