IJI Red. MAMUJU : Kebijakan pembatasan pendaftaran siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang diberlakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju memicu gelombang kritik dari berbagai kalangan. Kebijakan yang dinilai berpotensi membatasi akses pendidikan bagi anak-anak tersebut kini menjadi sorotan serius, bahkan mendapat perlawanan terbuka dari mahasiswa asal Botteng.
Muh Ikram, mahasiswa asal Botteng, melontarkan kritik keras terhadap kebijakan tersebut dan mendesak Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh. Ia menilai kebijakan yang tidak disertai penjelasan terbuka kepada masyarakat berisiko menciptakan ketidakpastian sekaligus mengancam hak dasar anak untuk mendapatkan pendidikan.
“Pendidikan adalah hak setiap anak. Jangan sampai ada kebijakan yang justru menjadi tembok penghalang bagi mereka untuk mengakses pendidikan yang layak. Dinas Pendidikan harus segera menjelaskan kepada publik apa dasar dan alasan pembatasan ini dilakukan,” tegas Ikram.
Menurutnya, hingga saat ini masyarakat masih mempertanyakan dasar hukum, mekanisme, serta pertimbangan yang digunakan dalam menerapkan pembatasan pendaftaran siswa SMP. Kurangnya transparansi dinilai telah memicu keresahan di tengah masyarakat, terutama bagi para orang tua yang khawatir anak-anak mereka kehilangan kesempatan melanjutkan pendidikan.
Ikram menegaskan, kebijakan pendidikan tidak boleh lahir tanpa mempertimbangkan kepentingan masyarakat. Apalagi jika kebijakan tersebut berpotensi menutup peluang bagi calon peserta didik yang telah memenuhi persyaratan untuk bersekolah.
“Kami melihat ada kegelisahan yang nyata di masyarakat. Orang tua bertanya-tanya apakah anak mereka masih memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Jika benar ada pembatasan, maka pemerintah wajib menjelaskan secara terbuka kepada publik,” katanya.
Dalam pernyataan sikapnya, Muh Ikram menyampaikan sejumlah tuntutan tegas kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju. Pertama, mendesak dilakukan evaluasi dan peninjauan ulang terhadap kebijakan pembatasan pendaftaran siswa SMP. Kedua, meminta akses pendaftaran dibuka secara adil dan merata bagi seluruh calon peserta didik yang memenuhi syarat. Ketiga, menuntut transparansi terkait dasar hukum dan alasan penerapan kebijakan tersebut.
Selain itu, ia juga meminta Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju untuk bertanggung jawab dan memberikan penjelasan resmi kepada masyarakat mengenai kebijakan yang kini menjadi polemik. Tidak hanya itu, DPRD Kabupaten Mamuju juga didesak turun tangan melakukan pengawasan terhadap proses penerimaan peserta didik agar berjalan transparan, objektif, dan tidak merugikan masyarakat.
“Kami akan terus mengawal persoalan ini sampai ada kejelasan. Jangan sampai hak pendidikan anak-anak menjadi korban dari kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat. Pendidikan bukan fasilitas untuk sebagian orang, tetapi hak yang harus dijamin bagi semua,” ujar Ikram dengan nada tegas.
Polemik ini pun menjadi ujian bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju dalam menjaga kepercayaan publik. Di tengah tuntutan pemerataan akses pendidikan, masyarakat kini menunggu sikap resmi pemerintah daerah untuk menjawab berbagai pertanyaan yang berkembang.
Jika tidak segera dijelaskan dan dievaluasi, kebijakan tersebut dikhawatirkan akan semakin memicu ketidakpuasan publik serta memperlebar kekhawatiran masyarakat terhadap masa depan pendidikan anak-anak di Kabupaten Mamuju. Di sisi lain, desakan agar pemerintah membuka ruang dialog dengan masyarakat terus menguat sebagai langkah untuk memastikan sistem penerimaan peserta didik berjalan adil, transparan, dan berpihak pada kepentingan pendidikan, bukan sekadar administrasi. (ZUL)
