Kamidi CFLE, Wujudkan Komitmen Jurnalis dan Penggiat Sosial dalam Mengawal Hukum di Indonesia
Wakil Ketua Umum DPP LSM TP3HI Tegaskan Pengawasan Masyarakat Harus Berani, Kritis, dan Berbasis Fakta
LABURA — Kamidi CFLE merupakan figur yang aktif memadukan kerja jurnalistik dan pengabdian sosial sebagai bagian dari upaya mendorong kontrol publik terhadap persoalan hukum dan kepentingan masyarakat di Indonesia. Selain berkiprah sebagai jurnalis dan penggiat sosial, Kamidi CFLE juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum DPP LSM TP3HI (Tim Pemerhati dan Pemantau Pelanggar Hukum Indonesia).
Posisi tersebut membawa tanggung jawab untuk ikut mendorong pengawasan masyarakat terhadap berbagai persoalan, khususnya yang berkaitan dengan penegakan hukum, pelayanan publik, serta kepentingan masyarakat luas.
Sebagai jurnalis, Kamidi memiliki ruang untuk menyampaikan informasi kepada publik. Sementara sebagai penggiat sosial dan bagian dari organisasi masyarakat, ia memiliki perhatian terhadap berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
Kritis terhadap Dugaan Pelanggaran Hukum
Keberadaan lembaga pemantau hukum memiliki arti strategis di tengah tuntutan masyarakat terhadap penegakan hukum yang transparan, adil, dan tidak diskriminatif.
Pengawasan masyarakat tidak semestinya berhenti pada kritik. Setiap dugaan pelanggaran perlu ditempatkan dalam kerangka data, fakta, bukti, serta mekanisme hukum yang berlaku.
Sikap kritis diperlukan agar persoalan yang berpotensi merugikan masyarakat tidak dibiarkan tanpa perhatian. Namun, kritik juga harus disampaikan secara bertanggung jawab agar tidak berubah menjadi tuduhan tanpa dasar.
Prinsip tersebut menjadi tantangan bagi aktivis sosial maupun organisasi pemantau hukum: berani menyampaikan suara masyarakat, tetapi tetap berpegang pada fakta dan ketentuan hukum.
Jurnalisme sebagai Kontrol Sosial
Pers memiliki fungsi penting dalam kehidupan demokrasi. Informasi yang disampaikan secara akurat, berimbang, dan terverifikasi dapat menjadi instrumen kontrol sosial sekaligus membantu masyarakat memahami berbagai persoalan publik.
Karena itu, kerja jurnalistik membutuhkan ketelitian, independensi, verifikasi, serta keberanian untuk mengungkap persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat.
Kamidi CFLE, sebagai jurnalis sekaligus penggiat sosial, berada pada ruang yang memiliki irisan kuat dalam membangun kepedulian publik terhadap persoalan sosial dan hukum.
Namun, kekuatan utama seorang jurnalis bukan hanya keberanian untuk menulis dan menyampaikan kritik, melainkan kemampuan memastikan setiap informasi yang dipublikasikan dapat dipertanggungjawabkan.
LSM TP3HI dan Tantangan Pengawasan Hukum
Sebagai Wakil Ketua Umum DPP LSM TP3HI, Kamidi CFLE berada dalam organisasi yang memiliki perhatian terhadap pemantauan dugaan pelanggaran hukum di Indonesia.
Tantangan pengawasan masyarakat saat ini semakin kompleks. Persoalan hukum dapat bersinggungan dengan kepentingan publik, kebijakan pemerintah, pelayanan masyarakat, konflik kepentingan, hingga berbagai persoalan sosial di daerah.
Karena itu, pengawasan harus dilakukan secara profesional dan tidak boleh tebang pilih.
Setiap dugaan pelanggaran harus diperiksa berdasarkan hukum, data, dan bukti yang tersedia, bukan berdasarkan jabatan, kekuasaan, kedekatan, ataupun tekanan tertentu.
Prinsip tersebut penting agar gerakan kontrol sosial tetap memperoleh kepercayaan masyarakat.
Suara Masyarakat Tidak Boleh Diabaikan
Di tengah masyarakat yang semakin kritis, keberadaan jurnalis dan organisasi masyarakat sipil memiliki posisi penting sebagai penghubung antara fakta di lapangan dan perhatian publik.
Aspirasi masyarakat yang memiliki dasar dan bukti perlu mendapatkan ruang untuk disampaikan melalui mekanisme yang benar. Sebaliknya, informasi yang belum terverifikasi harus terlebih dahulu diuji sebelum dipublikasikan.
Dengan demikian, kontrol sosial tidak berhenti sebagai retorika, tetapi dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat supremasi hukum.
Kamidi CFLE membawa pesan bahwa profesi jurnalistik dan aktivitas sosial bukan sekadar persoalan tampil di ruang publik. Keduanya juga menuntut keberanian menjaga kepentingan masyarakat, menyampaikan persoalan secara bertanggung jawab, serta mendorong penegakan hukum yang adil.
Pada akhirnya, hukum harus ditegakkan berdasarkan prinsip keadilan dan kepentingan masyarakat. Pengawasan publik yang kritis, objektif, dan berbasis fakta menjadi salah satu elemen penting untuk memastikan prinsip tersebut tetap terjaga.
(Redaksi)
