IJI Red POLMAN : Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Polewali Mandar menjadi sorotan. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Universitas Al Asyariah Mandar (Unasman) mendesak Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar tidak tinggal diam dan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi BBM di seluruh SPBU.
Ketua PMII Komisariat Unasman, Ahmad Mubarak, menegaskan bahwa kelangkaan BBM bukan sekadar persoalan teknis distribusi. Ketika BBM sulit diperoleh, masyarakat yang pertama kali merasakan dampaknya.
Antrean panjang, terganggunya aktivitas ekonomi, meningkatnya beban transportasi hingga terhambatnya mobilitas warga merupakan konsekuensi yang tidak bisa dianggap sepele.
“Pemerintah jangan hanya hadir ketika masyarakat sudah resah. Pengawasan harus dilakukan sebelum kelangkaan berubah menjadi persoalan yang lebih besar,” tegas Ahmad Mubarak.
PMII Unasman mempertanyakan sejauh mana efektivitas pengawasan pemerintah terhadap rantai distribusi BBM, mulai dari ketersediaan stok, proses distribusi hingga pelayanan di tingkat SPBU.
Menurut PMII, publik berhak mendapatkan penjelasan yang terang mengenai penyebab kelangkaan tersebut.
Apakah terjadi keterlambatan pasokan? Apakah stok terbatas? Apakah terdapat gangguan pada rantai distribusi? Ataukah ada faktor lain yang menyebabkan masyarakat harus berhadapan dengan antrean dan kesulitan mendapatkan BBM?
PMII Unasman bahkan meminta pemerintah membuka hasil evaluasi secara transparan kepada masyarakat. Sebab, BBM berkaitan langsung dengan kebutuhan sehari-hari dan aktivitas ekonomi masyarakat.
PMII Unasman mendesak Pemkab Polewali Mandar melakukan evaluasi terhadap seluruh SPBU, termasuk mekanisme penerimaan, penyimpanan dan penyaluran BBM kepada masyarakat.
Selain itu, pemerintah diminta memperkuat pengawasan terhadap potensi penyimpangan distribusi, termasuk dugaan penimbunan maupun penyaluran yang tidak tepat sasaran.
Namun, PMII menekankan bahwa setiap dugaan pelanggaran harus diperiksa dan dibuktikan melalui mekanisme yang berlaku.
Yang paling penting, kata Ahmad Mubarak, pemerintah harus memastikan hak masyarakat untuk mendapatkan BBM secara adil dan sesuai ketentuan benar-benar terpenuhi.
PMII Unasman menilai masyarakat tidak seharusnya terus berada pada posisi sebagai pihak yang hanya diminta bersabar setiap kali terjadi gangguan pelayanan publik.
“Kesabaran masyarakat bukan alasan bagi pemerintah untuk menunda penyelesaian persoalan,” tegasnya.
Jika sistem pengawasan berjalan efektif, pemerintah semestinya mampu mendeteksi potensi kelangkaan sejak dini. Jika persoalan berada pada rantai distribusi, maka masyarakat berhak mengetahui di mana letak persoalannya dan langkah apa yang dilakukan untuk memperbaikinya.
Publik berhak mengetahui. Pemerintah berkewajiban menjelaskan.
PMII Unasman pun menyampaikan enam tuntutan kepada Pemkab Polewali Mandar:
1. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh SPBU di Polewali Mandar.
2. Membuka informasi secara transparan mengenai ketersediaan dan distribusi BBM.
3. Memperkuat pengawasan terhadap potensi penyelewengan, penimbunan, dan distribusi yang tidak tepat sasaran.
4. Menjamin ketersediaan BBM bagi masyarakat, khususnya yang bergantung pada BBM untuk aktivitas ekonomi dan kebutuhan sehari-hari.
5. Memperkuat koordinasi dengan seluruh pihak yang terlibat dalam rantai distribusi BBM serta menyampaikan hasil evaluasi kepada publik.
6. Menjadikan persoalan kelangkaan sebagai momentum pembenahan sistem, bukan sekadar penyelesaian sementara.
PMII Unasman menegaskan bahwa pihaknya tidak sedang mencari siapa yang paling pintar memberikan alasan atas kelangkaan BBM.
Yang dipertanyakan adalah siapa yang bertanggung jawab memastikan BBM tersedia dan dapat diakses masyarakat secara adil sesuai aturan.
Kelangkaan BBM, menurut PMII, tidak boleh menjadi persoalan yang berulang tanpa evaluasi dan pembenahan nyata.
“Kami tidak sedang mempertanyakan siapa yang paling pandai memberikan alasan. Kami mempertanyakan siapa yang bertanggung jawab memastikan BBM tersedia dan dapat diakses secara adil oleh masyarakat,” ujar Ahmad Mubarak.
PMII Unasman meminta Pemkab Polewali Mandar membuktikan bahwa pengawasan terhadap kebutuhan dasar masyarakat bukan sekadar formalitas administratif.
Kini bola berada di tangan pemerintah: menjelaskan, mengevaluasi, dan membuktikan bahwa distribusi BBM benar-benar berjalan untuk kepentingan masyarakat. (ZUL)
