Ketua Gerakan Pembumian Pancasila Kritik Kenaikan BBM: Jangan Jadikan Rakyat Sebagai Penanggung Utama Beban Ekonomi Negara
Medan ( IJI) – Ketua DPD Gerakan Pembumian Pancasila Sumatera Utara (DPD GPP Sumatera Utara), Bung Dadang Darmawan, menyampaikan kritik dan keprihatinan mendalam atas kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dinilai berpotensi memperberat beban masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang masih penuh tantangan.
Dalam pernyataan resminya, Bung Dadang menegaskan bahwa kebijakan yang berdampak langsung terhadap kehidupan rakyat harus dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
“Kami menilai kenaikan harga BBM bukan sekadar persoalan ekonomi, tetapi juga menyangkut keberpihakan negara terhadap rakyat. Ketika biaya hidup terus meningkat dan daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih, kebijakan yang menambah beban rakyat harus dikaji secara cermat dan transparan,” tegas Bung Dadang.
Menurutnya, pengalaman selama ini menunjukkan bahwa kenaikan BBM hampir selalu diikuti oleh meningkatnya biaya transportasi, distribusi logistik, serta harga kebutuhan pokok. Dampak tersebut pada akhirnya akan dirasakan secara langsung oleh masyarakat kecil, petani, nelayan, buruh, pelaku UMKM, dan kelompok ekonomi rentan lainnya.
“Rakyat tidak boleh terus-menerus menjadi pihak yang pertama diminta berkorban setiap kali muncul tekanan ekonomi. Negara harus menunjukkan keberanian untuk melakukan efisiensi anggaran, memperkuat pengawasan terhadap kebocoran keuangan negara, serta memastikan pengelolaan sumber daya nasional dilakukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” ujarnya.
Gerakan Pembumian Pancasila menilai bahwa prinsip Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia harus menjadi dasar utama dalam setiap kebijakan strategis pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka kepada publik mengenai alasan, dasar perhitungan, serta langkah-langkah mitigasi yang akan dilakukan untuk melindungi masyarakat dari dampak kenaikan BBM.
Lebih lanjut, Bung Dadang mengingatkan bahwa kepercayaan publik terhadap pemerintah tidak hanya dibangun melalui pertumbuhan ekonomi dan angka-angka statistik, tetapi juga melalui kemampuan pemerintah menghadirkan rasa keadilan di tengah masyarakat.
“Negara yang berlandaskan Pancasila harus memastikan bahwa pembangunan tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga menghadirkan kesejahteraan yang merata. Jangan sampai rakyat merasakan bahwa mereka terus diminta memahami keadaan negara, sementara negara belum sepenuhnya memahami keadaan rakyat,” katanya.
Sebagai gerakan moral dan kebangsaan, Gerakan Pembumian Pancasila mengajak seluruh elemen bangsa untuk mengawal kebijakan publik secara kritis, objektif, dan konstruktif demi terwujudnya cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
“Kritik yang kami sampaikan bukan untuk melemahkan pemerintah, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab moral agar setiap kebijakan tetap berpijak pada nilai-nilai Pancasila dan kepentingan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara demokrasi,” tutup Bung Dadang Darmawan. (Ak)
