Aceh Tenggara Raih Opini WTP ke-9 Berturut-turut, Bukti Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel
Iji.red | Kutacane – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Tenggara kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia untuk yang ke-9 kalinya secara berturut-turut atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Penghargaan tersebut diserahkan dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Gedung BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh, Jumat (19/6/2026).
Dalam kegiatan tersebut, BPK RI Perwakilan Aceh menyerahkan hasil pemeriksaan kepada sejumlah pemerintah daerah di Aceh, di antaranya Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Simeulue, dan Kota Subulussalam.
Pencapaian opini WTP ke-9 secara beruntun ini menjadi indikator keberhasilan Pemkab Aceh Tenggara dalam menerapkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Bupati Aceh Tenggara, H. Salim Fakhry, SE, MM, menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras sehingga daerah yang dipimpinnya kembali meraih prestasi tersebut.
“Alhamdulillah, dengan kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah serta dukungan dan kolaborasi yang baik bersama DPRK Aceh Tenggara, kita kembali berhasil meraih opini WTP untuk yang ke-9 kalinya secara berturut-turut. Ini merupakan hadiah terbesar bagi masyarakat Aceh Tenggara di tahun pertama kepemimpinan saya sebagai Bupati,” ujar Salim Fakhry.
Menurutnya, keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah berjalan dengan baik serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Salim Fakhry juga menegaskan bahwa berbagai kritik dan masukan yang berkembang di tengah masyarakat merupakan bagian penting dalam proses pembangunan daerah.
“Banyaknya kritik yang muncul menunjukkan bahwa demokrasi berjalan sehat dan pemerintah tidak anti kritik. Kami menerima setiap masukan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa prestasi yang diraih Aceh Tenggara menjadi bukti nyata bahwa pemerintah daerah tetap fokus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya meskipun dihadapkan pada berbagai dinamika dan tantangan.
“Di tengah berbagai dinamika tersebut, Kabupaten Aceh Tenggara berhasil mempertahankan opini WTP. Ini membuktikan bahwa tata kelola pemerintahan berjalan dengan baik, akuntabel, transparan, dan tetap fokus melayani kebutuhan masyarakat. Kritik kami jadikan sebagai masukan, sementara prestasi menjadi bukti kerja nyata,” tambahnya.
Opini WTP merupakan opini tertinggi yang diberikan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Predikat ini diberikan apabila laporan keuangan dinilai telah disusun secara wajar dalam semua hal yang material sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), memiliki sistem pengendalian internal yang memadai, serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Keberhasilan meraih opini WTP selama sembilan tahun berturut-turut semakin mempertegas komitmen Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, transparan, dan bertanggung jawab demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
(Syah Putra)
