IJI.red,JAKARTA | — DPR RI secara resmi mengesahkan RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna di Senayan, Kamis (19/11/2026). Pengesahan ini menutup penantian panjang selama 18 tahun sejak pertama kali dibahas pada 2008. Namun, di balik ketukan palu tersebut, muncul kritik tajam dari masyarakat sipil. Berikut rangkumannya:
Sisi DPR: Penantian 18 Tahun, Langkah Bersejarah
Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Panja, Habiburokhman, menyebut regulasi ini membawa paradigma baru penegakan hukum, tidak sekadar memenjarakan pelaku, tetapi juga memulihkan kerugian negara dan masyarakat.
“Ini penantian rakyat yang sudah 18 tahun. Bukan hanya pemenjaraan pelaku pidana, tapi pemulihan kerugian negara dan kerugian korban.”
Pengesahan dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani dan disetujui secara aklamasi oleh seluruh fraksi yang hadir. DPR menegaskan seluruh pasal telah melalui proses uji publik dan disusun secara proporsional serta tidak menyalahgunakan kewenangan.

Kritik ICW & Masyarakat Sipil: Dinamai “UU Palsu”
Koalisi Advokasi Perampasan Aset dan Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai undang-undang yang baru disahkan justru telah kehilangan taringnya. Kepala Program Hukum dan Investigasi ICW, Ibrahim, secara tegas menyebut produk ini sebagai pembajakan agenda pemberantasan korupsi.
“Kami mendukung instrumen perampasan aset, tapi menolak RUU Perampasan Aset Palsu yang sengaja ditutup proses penyusunannya dan justru menumpulkan kemampuan menjerat pelaku besar.”
Poin Kritis yang Dipertanyakan:
1. Pasal Harta Tidak Wajar Dihilangkan
Pasal tentang penambahan harta kekayaan yang tidak wajar (illicit enrichment) — yang sangat dibutuhkan untuk menjerat pejabat dengan kekayaan tak masuk akal — justru dihapus dari draf akhir. Padahal, KPK sendiri telah meminta agar norma ini tetap dipertahankan.
2. Batas Minimal Penyitaan Naik Tajam
Ambang batas aset yang dapat disita tanpa putusan pidana melonjak dari Rp100 juta menjadi minimal Rp1 miliar. Perubahan ini dikhawatirkan meloloskan banyak kasus korupsi bernilai ratusan juta rupiah dari jerat hukum.
3. Proses Tertutup dan Dikebut
Pengesahan yang semula dijadwalkan selesai pertengahan Desember tiba-tiba dipercepat ke pertengahan November. Daftar Inventarisasi Masalah maupun draf akhir tidak dapat diakses publik, memicu dugaan adanya kompromi politik yang melindungi kepentingan tertentu.
Intinya: di satu sisi, DPR menyebut ini kemenangan rakyat setelah 18 tahun menanti. Namun di sisi lain, pegiat antikorupsi memperingatkan — jika pasal kunci dihilangkan dan ambang batas penyitaan dinaikkan, maka undang-undang ini bisa jadi justru lebih melindungi pelaku besar daripada memulihkan kerugian negara.
(IQbal 049)