IJI.red, JAKARTA | — Komisi III DPR RI resmi memulai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan dengan mengundang Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri pada Senin (16/11/2026). Langkah ini menyusul mencuatnya kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah perwira tinggi Polri dan memicu kekhawatiran publik terhadap perlindungan hak privasi.
Dua kepentingan yang harus seimbang
Pembahasan RUU ini menegaskan dua hal yang harus diatur secara tegas dan seimbang: kebutuhan penegakan hukum yang efektif, dan perlindungan hak privasi warga negara. Tanpa aturan yang jelas, teknologi penyadapan berisiko disalahgunakan di luar kepentingan hukum.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan, tujuan RUU ini adalah memperjelas batas kewenangan penyadapan agar tidak dilakukan secara sewenang-wenang. “Hak warga negara tidak boleh dirampas melalui penyadapan yang melanggar hukum,” ujarnya. Aturan ini ditujukan untuk melindungi seluruh masyarakat, bukan sekadar pejabat negara.
Sementara itu Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti pentingnya pengawasan ketat dan keterbukaan, terutama terkait pengadaan perangkat penyadapan yang menggunakan anggaran negara. “Penggunaan teknologi ini harus dapat diaudit dan tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok,” tegasnya. Pembahasan harus didesak agar segera selesai demi memberikan jaminan hukum kepada masyarakat.
Berjalan beriringan dengan proses hukum
Pembahasan RUU berlangsung bersamaan dengan proses penyidikan dugaan penyadapan ilegal yang telah menetapkan empat tersangka, namun keduanya adalah proses yang terpisah. RUU ini akan mengatur secara menyeluruh: siapa yang berwenang menyadap, mekanisme perizinan, batas penggunaan dan penyimpanan data, serta sanksi jika kewenangan disalahgunakan.
Pertemuan dengan Kabaintelkam Polri menjadi langkah awal untuk menyerap masukan dari pihak terkait, sebelum RUU dibahas lebih mendalam guna menghasilkan aturan yang tegas, jelas, dan melindungi rakyat.
(IQbal 049)