IJI Red. MAMUJU : Gelombang desakan terhadap dugaan persoalan pengelolaan anggaran di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Barat kian menguat. Aliansi Mahasiswa Peduli Sulawesi Barat (AMPS) berhasil mendorong DPRD Provinsi Sulawesi Barat mengambil langkah tegas dengan menyatakan akan memanggil seluruh Komisioner KPU Sulbar dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk mempertanggungjawabkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Komitmen tersebut disampaikan langsung anggota DPRD Sulbar saat menerima aksi unjuk rasa AMPS di depan Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Kamis (25/6/2026). Aksi berlangsung damai, namun membawa tuntutan serius agar DPRD tidak menutup mata terhadap berbagai temuan yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas pengelolaan anggaran KPU Sulbar.
Tak hanya memanggil seluruh komisioner, DPRD juga memastikan Ketua AMPS, Hasbi, bersama jajaran AMPS akan dilibatkan secara langsung dalam RDP sebagai representasi masyarakat yang mengawal jalannya pembahasan. Langkah ini dinilai menjadi bentuk keterbukaan DPRD dalam memastikan proses pengawasan berjalan transparan.
Ketua AMPS, Hasbi, menyambut positif komitmen tersebut. Namun ia mengingatkan bahwa masyarakat tidak membutuhkan sekadar janji, melainkan tindakan nyata yang menghasilkan kejelasan atas seluruh temuan BPK.
“Kami mengapresiasi langkah DPRD yang akan memanggil seluruh Komisioner KPU Sulbar dan melibatkan AMPS dalam RDP. Namun komitmen ini harus dibuktikan. Kami akan mengawal sampai ada rekomendasi yang jelas dan tindak lanjut nyata terhadap seluruh temuan BPK, bukan sekadar rapat seremonial,” tegas Hasbi.
AMPS menegaskan bahwa pengelolaan keuangan negara harus dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik. Karena itu, setiap temuan BPK wajib dijelaskan secara transparan dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Aliansi mahasiswa tersebut juga memastikan pengawalan tidak akan berhenti pada RDP. Jika DPRD maupun pihak terkait tidak merealisasikan komitmen yang telah disampaikan, AMPS menyatakan siap kembali turun ke jalan melalui aksi damai sebagai bentuk kontrol publik.
Bagi AMPS, persoalan ini bukan sekadar tentang administrasi anggaran, tetapi menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap integritas lembaga penyelenggara pemilu serta komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
“Mengawal Anggaran Negara, Menjaga Kepercayaan Publik, dan Mendorong Pemerintahan yang Transparan serta Akuntabel.” (ZUL)
