IJI Red MAMUJU : Pembangunan Proyek Sekolah Rakyat di Sulawesi Barat (Sulbar) meledak menjadi skandal panas. Forum Gerakan Mahasiswa Merdeka (FGMM) membongkar kebobrokan pengawasan dan indikasi permainan kotor yang mengancam integritas proyek bernilai strategis tersebut.
Ketua FGMM, Fergiawan Rai Zacky, menyemprot keras pimpinan Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Prasarana Strategis Provinsi Sulbar dan kontraktor pelaksana, PT Hutama Karya. Keduanya dinilai gagal total dan mengabaikan keselamatan publik demi membiarkan material tak berizin masuk ke area proyek.
Bobroknya pengawasan terkuak langsung dari mulut Kepala Satker Prov. Sulbar. Secara mengejutkan, pimpinan Satker tersebut mengaku tidak berani memberikan garansi bahwa seluruh material bangunan sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP). Lebih parah lagi, Satker bergeming dan mengklaim tidak memiliki wewenang untuk memeriksa keabsahan serta asal-usul sumber material yang dipakai.
“Ini ironis dan memalukan. Bagaimana mungkin lembaga negara bertindak impoten dan lepas tangan atas proyek publik se-vital Sekolah Rakyat?” tegas Fergiawan dengan nada sengit.
Tudingan paling membakar mengarah ke PT Hutama Karya. BUMN raksasa ini diduga kuat mengeruk material dari perusahaan-perusahaan bodong yang tidak mengantongi izin produksi resmi.
Tak tinggal diam, FGMM memastikan langkah hukum akan segera diambil. Fergiawan menegaskan pihaknya sedang menyusun berkas untuk menyeret kelalaian Satker dan dugaan pengerukan material ilegal PT Hutama Karya ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulbar.
“Kami mendukung penuh hadirnya Sekolah Rakyat di Tanah Sulbar, tapi kami haramkan proyek ini dijadikan ajang pemuas perut dan kantong pribadi oknum-oknum rakus!” seru Fergiawan.
FGMM memastikan api perlawanan tidak akan padam sebelum ada transparansi total dan evaluasi menyeluruh.
- Demokrasi Jalanan: FGMM siap menggelar aksi demonstrasi berjilid-jilid hingga Satker dan PT Hutama Karya buka suara secara terbuka ke publik.
- Pengawalan Ketat: Pengawasan independen di lapangan akan terus diperketat sampai seluruh proses pembangunan bersih dari indikasi korupsi dan material bodong. (ZUL)
