IJI.red,JAKARTA | – Kapolri Jenderal Polisi Dr. (H.C.) Suyudi Ario Seto, S.I.K., S.H., M.Si., mengeluarkan arahan tegas kepada seluruh jajaran Polri untuk memberantas premanisme, pemalakan, intimidasi, dan kejahatan jalanan secara menyeluruh hingga ke pelosok desa.
“Negara tidak boleh kalah oleh premanisme. Tidak boleh ada ruang sedikit pun bagi siapa pun yang mengganggu ketenteraman rakyat,” tegas Kapolri dalam Rapat Kerja Bareskrim Polri, dikutip Minggu (15/11/2026)
TIGA INSTRUKSI UTAMA
1. Berantas Premanisme Tanpa Kompromi
Pemalakan, pemerasan, dan intimidasi adalah kejahatan yang harus ditindak tegas. Tidak ada pembiaran. Jajaran Reskrimum diminta melakukan pendataan, pemetaan, dan penindakan sampai ke akar-akarnya. Praktik yang merugikan dunia usaha dan menghambat iklim investasi harus diputus sepenuhnya.
2. Hadir Hingga ke Pelosok Desa
Perlindungan dan kepastian hukum adalah hak seluruh rakyat — di kota maupun di desa terjauh. Polri harus memastikan kehadirannya dirasakan di seluruh wilayah, tidak hanya di pusat kota.
3. Lindungi Rakyat dan Dunia Usaha
Setiap warga dan pengusaha berhak hidup dan beraktivitas tanpa ancaman. Tidak boleh ada satu pun yang hidup dalam ketakutan akibat tekanan kelompok kriminal.
KEJAHATAN TERHADAP ANAK HARUS DITINDAK TEGAS
Kapolri menegaskan perlindungan terhadap anak adalah prioritas. Kejahatan seksual terhadap anak harus diberantas tanpa pandang bulu — tidak peduli jabatan, kedudukan, maupun status sosial pelakunya.
“Anak-anak kita adalah masa depan bangsa. Yang akan meneruskan estafet kepemimpinan negara ini kelak. Mereka harus kita lindungi, kita jaga, dan kita rawat,” ujar Kapolri.
Secara khusus, Kapolri juga menyoroti ancaman pedofilia yang menyalahgunakan kepercayaan masyarakat, termasuk yang dilakukan oleh oknum dari latar belakang tokoh agama maupun kalangan intelektual. Tidak ada yang boleh berlindung di balik status apa pun untuk menghindari hukum.
KEJAHATAN BERKEDOK ASMARA DAN KEJAHATAN TERORGANISASI
Penipuan berkedok asmara atau love scam juga mendapat sorotan serius, terutama yang diduga beroperasi bahkan dari dalam lembaga pemasyarakatan. Kapolri memerintahkan penguatan koordinasi lintas lembaga, termasuk dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta pengembangan sistem pemantauan terpadu untuk membongkar jaringan kejahatan tersebut.
PENEGASAN AKHIR
Dari kota hingga ke desa-desa, tidak boleh ada tempat yang luput dari jangkauan hukum. Premanisme tidak boleh tumbuh menjadi kekuatan yang menakuti rakyat. Pemalakan tidak boleh dianggap biasa. Intimidasi tidak boleh dibiarkan menjadi budaya.
Pesan Tegas Kapolri:
Masyarakat berhak aman di tanah kelahirannya. Anak-anak berhak tumbuh tanpa ancaman. Pengusaha beraktivitas tanpa tekanan. Polri hadir di mana saja. Hukum ditegakkan di mana saja. Negara tidak boleh kalah.
(IQbal 049)