IJI Red. MAMUJU : Ketua Pengurus Pusat Ikatan Pelajar Mahasiswa Pitu Ulunna Salu Sulawesi Barat (PP IPMAPUS Sulbar), Akbar, menyoroti proses pemilihan pengganti Wakil Gubernur Sulawesi Barat yang saat ini menjadi perhatian publik. Menurutnya, proses tersebut bukan sekadar agenda konstitusional, tetapi juga menjadi ujian nyata bagi integritas DPRD Sulawesi Barat dalam menjalankan amanah rakyat.
Akbar mengatakan, secara hukum DPRD memang memiliki kewenangan untuk memilih pengganti Wakil Gubernur sesuai mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun, ia menilai legalitas sebuah proses belum tentu sejalan dengan legitimasi di mata masyarakat apabila pelaksanaannya tidak mampu membangun kepercayaan publik.
“Publik tentu berharap DPRD menjalankan kewenangannya secara objektif, transparan, dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Keputusan yang diambil harus didasarkan pada kapasitas, rekam jejak, kompetensi, serta komitmen calon terhadap pembangunan Sulawesi Barat, bukan karena kepentingan politik tertentu,” ujar Akbar.
Ia menilai, selama ini masyarakat kerap menyaksikan berbagai keputusan politik yang dipersepsikan lebih dipengaruhi oleh kepentingan elite dan kebijakan partai daripada aspirasi rakyat. Persepsi tersebut, menurutnya, menjadi tantangan tersendiri bagi DPRD Sulbar untuk membuktikan independensi dalam menentukan pilihan.
Akbar juga mempertanyakan sejauh mana DPRD membuka ruang partisipasi publik dalam proses pemilihan. Meskipun aturan tidak mewajibkan konsultasi kepada masyarakat, ia menegaskan bahwa semangat demokrasi menghendaki agar rakyat tetap menjadi pusat pertimbangan dalam setiap keputusan politik yang strategis.
“Transparansi menjadi kunci. Jika proses berlangsung tertutup dan minim komunikasi kepada masyarakat, maka akan muncul persepsi bahwa keputusan lebih banyak ditentukan melalui kompromi politik antarelite. Kondisi seperti ini berpotensi mengikis kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif,” katanya.
Menurut Akbar, DPRD Sulawesi Barat saat ini memikul tanggung jawab besar untuk memastikan seluruh tahapan pemilihan berjalan secara terbuka, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Ia menegaskan, keputusan tersebut bukan hanya menentukan sosok pengganti Wakil Gubernur, tetapi juga menjadi tolok ukur komitmen DPRD dalam menjaga kualitas demokrasi di Sulawesi Barat.
“Pada akhirnya masyarakat tidak hanya akan menilai siapa yang terpilih sebagai Wakil Gubernur Sulawesi Barat. Yang paling penting adalah bagaimana proses itu dijalankan. Demokrasi yang sehat lahir dari proses yang transparan, berintegritas, dan benar-benar menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan politik,” tutup Akbar. (ZUL)
