Iji.red Jakarta – Ketua Umum Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PP HIMMAH), Abdul Razak Nasution, menegaskan bahwa kondisi bangsa saat ini sedang menghadapi tekanan berat, lantaran kebijakan yang dijalankan Presiden Prabowo Subianto dinilai mulai mengganggu kepentingan kelompok oligarki dan elit global.
“Kita saksikan bersama, langkah pemerintah perlahan mulai mengusik zona nyaman kelompok tertentu. Tak heran jika suasana terasa diobrak-abrik karena selama ini mereka bebas meraih keuntungan, dan kini kepentingan itu mulai terganggu,” ujar Razak dalam keterangan persnya, Kamis (11/6/2026).
Ia menjelaskan, inti seluruh kebijakan tersebut adalah mengembalikan kedaulatan bangsa sesuai amanat Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945. Ada empat pilar utama yang menjadi fokus: kedaulatan pangan, kedaulatan energi, hilirisasi sumber daya alam, dan Program Makan Bergizi Gratis untuk kesejahteraan rakyat.
Salah satu langkah yang memicu reaksi keras, kata Razak, adalah pengelolaan ekspor-impor secara terpadu melalui satu pintu di bawah PT Danantara Sumber Daya Indonesia. “Ini ditujukan untuk menutup celah praktik merugikan negara seperti under-invoicing dan transfer pricing. Wajar jika para mafia ekspor-impor merasa tersinggung selama ini mereka leluasa memanfaatkan kekayaan alam kita demi keuntungan pribadi,” tegasnya.
Mengenai melemahnya nilai tukar rupiah, Razak menilai penjelasan yang hanya menyebutkan faktor geopolitik atau kebijakan luar negeri belum mengungkap gambaran sesungguhnya. “Di balik gejala itu, ada tekanan terstruktur dari elit global. Mereka berupaya melemahkan perekonomian Indonesia agar kebijakan pemulihan kedaulatan ini gagal berjalan,” ungkapnya.
Di tengah situasi yang dinilai penuh tantangan ini, Razak mempertanyakan makna di balik seruan gerakan “Reformasi Jilid II”. Menurutnya, perubahan sistem saja tidak akan berarti jika pola pikir masyarakat belum berubah. Sebuah pertanyaan mendasar pun dilontarkannya: “Apakah kita butuh Reformasi Jilid II, atau justru Reformasi Pikiran Kita sendiri?”
Ia mengingatkan bahwa Indonesia kini sedang diserang dari dua arah: tekanan dari luar, dan upaya memecah belah dari dalam. Oleh sebab itu, seluruh elemen bangsa terutama generasi muda dituntut lebih kritis dan cermat dalam menyaring arus informasi.
“Sebagai anak bangsa yang memiliki jiwa nasionalisme, kita harus pandai memilah mana fakta dan mana rekayasa narasi. Jangan mudah terprovokasi ajakan unjuk rasa yang berpotensi anarkis dan hanya menyesatkan rakyat. Menyampaikan aspirasi memang hak yang dijamin konstitusi, namun caranya harus tetap bertanggung jawab dan beradab,” pesannya.
Untuk itu, Razak secara tegas menghimbau seluruh jajaran Pimpinan Wilayah, Pimpinan Cabang, hingga Pimpinan Komisariat HIMMAH di seluruh Indonesia agar tidak terjebak dalam narasi yang hanya berisi kecaman buta terhadap kebijakan pemerintah.
“Jika ada masukan atau kritik, sampaikanlah dengan cara yang arif dan membangun melalui dialog publik, diskusi ilmiah, atau menyusun usulan perbaikan yang nyata. Jangan sampai kebebasan menyampaikan pendapat justru dimanfaatkan untuk menggagalkan upaya besar memulihkan kedaulatan dan kemandirian bangsa ini,” pungkasnya. (RO)
