IJI.red, JAKARTA | — Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk terus membenahi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui langkah efisiensi, konsolidasi, hingga penutupan perusahaan yang tidak produktif. Langkah ini diambil agar pengelolaan aset negara semakin efektif dan keberadaan BUMN benar-benar membawa manfaat nyata bagi rakyat.
“Dari sekitar 1.074 BUMN, kita sudah konsolidasikan dan tutup sekitar 364 unit hingga tadi malam. Target kita hingga Desember mendatang, 700 BUMN akan kita rapikan. Yang tidak efisien, yang terus merugi, dan yang membuat laporan keuangan tidak jujur, kita tutup. Kita fokus memperkuat BUMN yang benar-benar menghasilkan untuk rakyat,” ujar Presiden saat membuka Rakornas TPAKD di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Presiden menegaskan pembenahan ini merupakan upaya mengembalikan pengelolaan perekonomian nasional sesuai amanat Pasal 33 dan 34 UUD 1945. Meski perbaikan membutuhkan waktu dan konsistensi, hasilnya mulai terlihat dalam dua tahun terakhir.
“Puluhan tahun kekayaan kita banyak bocor. Sekarang kita berani berubah dan kembali ke konstitusi. Perubahan ini memang tidak bisa seketika, tapi hasilnya sudah terlihat. BUMN yang sebelumnya rugi kini mulai untung — ada yang kenaikannya mencapai 200 persen, 300 persen, bahkan hingga 900 persen. Ini membuktikan pengelolaan yang benar akan memberikan hasil,” tambah Presiden.
Selain pembenahan BUMN, Presiden juga menegaskan ketegasan pemerintah terhadap perusahaan pemegang konsesi yang diduga kuat berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan. Ia meminta izin perusahaan yang terbukti berulang kali melanggar langsung dicabut.
“Sudah banyak yang melanggar berulang — ada yang tiga kali, empat kali, bahkan hingga 19 kali. Kalau sudah dua kali melanggar, langsung cabut izinnya. Kita punya sumber daya manusia yang mampu mengelola sendiri. Mari siapkan anak-anak muda terbaik kita, agar kekayaan alam ini dikelola oleh putra-putri bangsa sendiri, demi kesejahteraan rakyat,” pungkas Presiden.
Sumber: (BPMI Setpres)
