iji.red
TANGERANG SELATAN – Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan, Seto Apriyadi, dipercaya menjadi Penguji Seminar Laporan Aksi Perubahan Kualitas Pelayanan Publik dalam Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan I hingga Angkatan VI dengan Metode Pembelajaran Jarak Jauh Tahun 2026.
Seminar yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting pada Senin, 31 Agustus 2026, tersebut menjadi wadah bagi para peserta pelatihan untuk memaparkan gagasan dan inovasi yang telah disusun sebagai bagian dari aksi perubahan di lingkungan kerja masing-masing.
Dalam kapasitasnya sebagai penguji, Seto Apriyadi memberikan penilaian sekaligus masukan terhadap laporan aksi perubahan para peserta. Ia mendorong agar setiap inovasi yang dihasilkan tidak berhenti pada tataran konsep, tetapi dapat diterapkan dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Sebuah aksi perubahan harus memiliki tujuan yang jelas, dapat diimplementasikan, dan memberikan manfaat yang terukur. Inovasi yang baik adalah inovasi yang mampu menjawab permasalahan serta menghadirkan perubahan positif bagi organisasi dan masyarakat,” ujar Seto Apriyadi.
Menurutnya, transformasi pelayanan publik membutuhkan komitmen bersama serta kemauan untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan. Aparatur pemerintah dituntut mampu membaca kebutuhan masyarakat dan menerjemahkannya ke dalam pelayanan yang efektif dan responsif.
“Pelayanan publik harus terus kita tingkatkan. Kecepatan, transparansi, akuntabilitas, dan integritas harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap proses pelayanan kepada masyarakat,” tambahnya.
Kepercayaan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan sebagai penguji juga mencerminkan peran aktif jajaran Kantah Tangsel dalam mendukung pengembangan kompetensi kepemimpinan aparatur serta penguatan budaya inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Melalui seminar tersebut, diharapkan lahir berbagai gagasan dan aksi perubahan yang konkret, inovatif, dan berkelanjutan. Implementasi gagasan tersebut diharapkan mampu memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus menghadirkan pelayanan publik yang semakin cepat, transparan, profesional, dan berintegritas.
Kegiatan ini sejalan dengan semangat reformasi birokrasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat. (Toni)
