IJI Red. MAMUJU : Gelombang tekanan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Barat kian membesar. Aliansi Mahasiswa Peduli Sulawesi Barat (AMPS) bersama Jaringan Oposisi Loyal (JOL) resmi melaporkan seluruh komisioner KPU Sulbar ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat (Kejati Sulbar) terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) senilai Rp3.126.232.535 dalam pengelolaan dana hibah Pilkada 2024.
Laporan tersebut berangkat dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK yang mengungkap sejumlah persoalan serius, mulai dari pemborosan pengadaan alat peraga kampanye (APK) dan bahan kampanye sebesar Rp1,35 miliar, pemborosan seminar kit mencapai Rp1,17 miliar, kelebihan pembayaran Rp473 juta, hingga potensi kerugian penerimaan negara akibat denda keterlambatan pekerjaan sebesar Rp5,5 juta.
Koordinator JOL, Muh Ikbal, menegaskan bahwa temuan tersebut tidak bisa dianggap sekadar kesalahan administratif biasa. Menurutnya, dana yang digunakan merupakan uang publik yang bersumber dari APBD dan wajib dipertanggungjawabkan secara transparan.
“Ini bukan uang pribadi pejabat. Ini uang rakyat, uang petani, nelayan, pedagang kecil, dan masyarakat Sulawesi Barat yang membayar pajak. Karena itu setiap penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Ikbal.
Sorotan paling tajam tertuju pada temuan BPK terkait pemborosan seminar kit yang nilainya menembus Rp1,17 miliar. Dalam Lampiran 6 LHP BPK, auditor menemukan berbagai pengadaan barang yang dinilai tidak memiliki hubungan langsung dengan output penyelenggaraan Pilkada.
Daftar pengadaan tersebut memantik pertanyaan publik. Di antaranya terdapat pembelian 220 unit smartwatch senilai Rp67,98 juta dalam kegiatan Coffee Night Bersama Media, 220 potong baju impor senilai Rp67,98 juta, 220 unit headset Rp67,98 juta, 200 unit headset TWS Rp61,8 juta, hingga 160 unit tenda camping senilai Rp56 juta.
Tak hanya itu, terdapat pula pengadaan ransel merek Forester, tas Eiger, jam tangan Eiger, sleeping bag, matras, lampu camping, kasur pompa, jas hujan, pouch, tumbler, jaket, hingga puluhan pasang sepatu merek Reebok, Puma, dan Bata yang dimasukkan dalam paket seminar kit berbagai kegiatan KPU Sulbar.
Temuan tersebut memunculkan tanda tanya besar di tengah publik: sejauh mana barang-barang tersebut memiliki relevansi langsung terhadap kebutuhan penyelenggaraan Pilkada?
Selain seminar kit, BPK juga menemukan pemborosan pada pengadaan bahan kampanye dan alat peraga kampanye (APK) senilai Rp1.356.699.200.
Pengadaan yang menjadi sorotan meliputi 400.000 poster, 400.000 pamflet, 400.000 flyer, 120 baliho, dan 2.592 spanduk. Auditor menyimpulkan pengadaan tersebut tidak dilaksanakan secara ekonomis sehingga menimbulkan pemborosan anggaran.
Bagi AMPS dan JOL, temuan ini menunjukkan perlunya pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh rantai penggunaan dana hibah Pilkada, mulai dari tahap perencanaan, pengadaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban anggaran.
Muh Ikbal menegaskan pihaknya meminta Kejati Sulbar tidak berhenti pada telaah administratif, melainkan melakukan pemeriksaan mendalam terhadap seluruh pihak yang terlibat.
“Kami meminta Kejati Sulbar memanggil dan memeriksa seluruh komisioner KPU Sulbar serta pihak-pihak yang terlibat. Temuan BPK senilai lebih dari Rp3,1 miliar ini harus dibuka secara terang kepada publik agar kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu tetap terjaga,” katanya.
Laporan tersebut kini menjadi ujian serius bagi transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Pilkada di Sulawesi Barat. Publik menunggu langkah aparat penegak hukum untuk mengungkap apakah temuan bernilai miliaran rupiah itu hanya sebatas persoalan tata kelola anggaran atau terdapat dugaan pelanggaran yang lebih jauh.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari jajaran komisioner KPU Sulawesi Barat terkait laporan AMPS dan JOL maupun tindak lanjut atas temuan BPK tersebut. (ZUL)
