Tujuh Desa Resmi Dilaporkan ke Kejati Sultra oleh Tim Khusus DPC PPWI Konawe Selatan

Date:

 

Kendari (16/11/2026 )— Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Kabupaten Konawe Selatan melalui Tim Khusus kembali menunjukkan komitmennya dalam menjalankan fungsi kontrol sosial dengan melayangkan laporan pengaduan masyarakat (DUMAS) terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Dana Desa di tujuh desa di Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Laporan tersebut secara resmi diserahkan kepada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara (Kejati Sultra), Senin, 16 November 2026, dan dibuktikan dengan diterbitkannya tanda terima surat oleh pihak Kejati Sultra.

Laporan bernomor 055/DUMAS/PPWI-Konsel/XI/2026 tersebut memuat pengaduan atas dugaan penyimpangan pengelolaan Dana Desa pada Tahun Anggaran 2021 hingga 2026, dengan total nilai anggaran yang menjadi objek pengaduan mencapai Rp22.039.889.700 atau sekitar Rp22 miliar.

Besarnya nilai anggaran yang dilaporkan menjadi perhatian serius PPWI Konsel. Organisasi ini meminta aparat penegak hukum tidak hanya melakukan pemeriksaan administratif, tetapi juga turun langsung ke lapangan untuk memastikan kesesuaian antara penggunaan anggaran, dokumen pertanggungjawaban, dan kondisi riil hasil pembangunan di masing-masing desa.

Tim Khusus PPWI Kabupaten Konawe Selatan menegaskan bahwa penyerahan DUMAS tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab masyarakat dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas penggunaan uang negara.

“Kami telah menyerahkan laporan secara resmi dan sudah menerima tanda terima dari Kejati Sultra. Selanjutnya, kami berharap laporan ini tidak berhenti sebatas penerimaan administrasi, tetapi benar-benar ditindaklanjuti melalui proses pemeriksaan dan penyelidikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegas Tim Khusus PPWI Konsel.

Pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa harus dilakukan secara menyeluruh. Pemeriksaan perlu mencakup dokumen APBDes, Rencana Anggaran Biaya (RAB), laporan realisasi anggaran, bukti transaksi dan belanja, dokumen pengadaan, hingga pemeriksaan fisik terhadap seluruh kegiatan yang dibiayai menggunakan Dana Desa.

Hal tersebut dinilai penting untuk mengetahui apakah pelaksanaan kegiatan benar-benar sesuai dengan perencanaan, apakah volume dan kualitas pekerjaan sesuai dengan anggaran yang dialokasikan, serta apakah terdapat indikasi penyimpangan yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara.

PPWI Konsel berharap Kejati Sultra dapat menindaklanjuti laporan tersebut secara profesional, transparan, dan objektif. Apabila ditemukan indikasi tindak pidana, PPWI meminta agar proses hukum dilanjutkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Selain itu, PPWI juga berharap aparat penegak hukum dapat berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan audit atau pemeriksaan terhadap penggunaan Dana Desa pada tujuh desa yang menjadi objek pengaduan.

Bagi PPWI, Dana Desa merupakan uang negara yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat desa, sehingga setiap rupiah yang dialokasikan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun administrasi.

Pengawasan terhadap Dana Desa bukan untuk mencari-cari kesalahan pemerintah desa, melainkan memastikan anggaran negara benar-benar digunakan sebagaimana mestinya dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Bagikan Artikel

Langganan

Popular

Lebih banyak seperti ini
Related

Oprasi Zebra 2026 Selama 14 Hari, Warga Indramayu Diminta Patuhi Aturan Lalu Lintas

Indramayu, IJI RED - Polres Indramayu melaksanakan apel gelar...

Foto Bertuliskan “WANTED” Beredar, Herson alias Econ Tempuh Jalur Hukum

  DENPASAR – Kuasa hukum Herson (Econ) Adv. fajar siahaan,...

Lestarikan Lingkungan ! PDI Perjuangan Kabupaten Karo Hadir di Kutarayat, Gotong Royong Bersama Masyarakat

  IJI.RED|KARO SUMUT-Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDI P) Kabupaten...

Aliansi Masyarakat Maluku Jakarta Dukung Dasco Ahmad Gantikan Gibran Sebagai Wapres RI

*JUDUL:* JAKARTA —* Aliansi Masyarakat Maluku Jakarta resmi menyatakan dukungan...