JABATAN TINGGI BUKAN HAK UNTUK BERTINDAK SEENAKNYA! NAMA QOSWARA TERSERET DUGAAN KEKERASAN, ANDI MULYATI: HUKUM JANGAN CIUT!
Tangerang – Seberapa tinggi pun jabatan seseorang, tidak ada alasan untuk menempatkan dirinya di atas hukum. Prinsip inilah yang kini menjadi sorotan menyusul mencuatnya dugaan perselisihan antara warga dengan seorang pejabat yang disebut bernama Qoswara, yang dikabarkan menjabat Kepala Subdirektorat Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) I di lingkungan Kementerian Keuangan.
Persoalan yang berawal dari konflik kehidupan bertetangga tersebut kini berkembang menjadi perhatian serius setelah seorang warga berinisial D menyampaikan pengaduan mengenai dugaan perlakuan tidak menyenangkan yang disebut melibatkan tindakan fisik terhadap anggota keluarganya.
Salah satu dugaan yang mencuat adalah tindakan menjambak rambut terhadap orang tua dari seorang anak balita yang dilakukan oleh istri pejabat pemerintah tersebut.
Kasus ini pun memunculkan pertanyaan mendasar: mengapa persoalan yang semestinya dapat diselesaikan melalui komunikasi antartetangga justru dikabarkan berkembang menjadi konflik yang diduga melibatkan kekerasan fisik?
ANDI MULYATI ANGKAT SUARA: JANGAN GUNAKAN JABATAN UNTUK MENEKAN WARGA!
Ketua Umum Aliansi Jurnalis Bersatu (AJB), Andi Mulyati Pananrangi, SE, yang merupakan orang tua dari pemilik balita tersebut, menyampaikan keberatan keras atas dugaan peristiwa yang dilaporkan keluarganya.
Andi menegaskan bahwa jabatan dalam pemerintahan seharusnya menjadi amanah untuk memberikan teladan, bukan justru menimbulkan kesan adanya keistimewaan dalam menghadapi persoalan hukum.
“Jangan sampai jabatan membuat seseorang merasa lebih tinggi daripada masyarakat biasa, Kalau ada dugaan tindakan yang melanggar hukum, harus diperiksa secara objektif. Jangan ada perlakuan khusus hanya karena seseorang memiliki kedudukan di pemerintahan,” tegas Andi.
Menurutnya, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.
BUKAN SOAL SIAPA YANG BERKUASA, TETAPI SIAPA YANG HARUS BERTANGGUNG JAWAB!
Andi juga menyoroti pentingnya etika seorang pejabat publik dalam kehidupan bermasyarakat, Kedudukan dan tanggung jawab di lingkungan pemerintahan semestinya berjalan seiring dengan sikap bijaksana, pengendalian diri, dan penghormatan terhadap hak orang lain.
Ia meminta agar dugaan yang disampaikan pihak keluarganya tidak dianggap sepele dan tidak berhenti sebagai polemik antartetangga.
Menurut Andi, apabila terdapat unsur tindak pidana, aparat penegak hukum harus melakukan pemeriksaan secara profesional, transparan, dan tidak terpengaruh oleh status sosial maupun jabatan pihak yang dilaporkan.
PUBLIK MENUNGGU KLARIFIKASI, APARAT DIMINTA TIDAK TUTUP MATA!
suhendi