LETTER C DAN SHGB JANGAN DIBUAT MISTERI!

Date:

LETTER C DAN SHGB JANGAN DIBUAT MISTERI! Warga Berhak Mendapatkan Penjelasan Administrasi Pertanahan.

SURABAYA – Transparansi merupakan fondasi penting dalam pelayanan publik. Terlebih ketika persoalan menyangkut tanah yang memiliki nilai ekonomi, sejarah keluarga, dan kepentingan para ahli waris.
Polemik tanah di Kelurahan Jemur Sari, Kecamatan Wonocolo, Surabaya, memperlihatkan pentingnya keterbukaan informasi dalam proses administrasi pertanahan.

Ahli waris menyampaikan bahwa mereka memiliki riwayat tanah yang tercatat dalam Letter C. Namun, menurut keterangan lisan pihak kelurahan, tanah tersebut disebut telah berstatus SHGB atas nama korporasi.

Sampai saat ini, dokumen SHGB yang dimaksud belum diperlihatkan kepada ahli waris maupun pihak yang melakukan penelusuran. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan yang membutuhkan penjelasan resmi dan terbuka.

Ahli waris juga menyampaikan bahwa mereka belum memperoleh kejelasan mengenai proses dan kompensasi terkait persoalan relokasi tanah yang dipersoalkan.

Memahami Perbedaan Letter C dan SHGB
Perlu dipahami bahwa Letter C merupakan catatan administrasi pertanahan lama dan bukan sertifikat hak atas tanah. Meski demikian, catatan tersebut dapat menjadi salah satu petunjuk penting dalam menelusuri riwayat administrasi dan penguasaan tanah.

Sementara itu, SHGB merupakan hak atas tanah yang penerbitan dan pencatatannya harus memiliki dasar hukum serta mengikuti prosedur sesuai ketentuan.

Dalam kaitannya dengan polemik tersebut, pernyataan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjadi relevan untuk dicermati. Beliau menyampaikan:

“Untuk urusan hukum seperti menetapkan, mengubah, atau mengalihkan status kepemilikan tanah itu bukan ranah RT. Ada aturan dan prosedur hukum tersendiri yang harus kita patuhi.”

Dengan demikian, riwayat tanah yang dipersoalkan perlu ditelusuri melalui dokumen dan penjelasan resmi dari pihak kelurahan serta Kantor Pertanahan Kota Surabaya.

Ada sejumlah pertanyaan yang membutuhkan jawaban: bagaimana riwayat tanah tersebut, apakah terdapat dokumen peralihan, siapa pihak yang mengajukan proses pendaftaran, dan apa dasar administrasi penerbitan SHGB yang disebutkan secara lisan?

Masyarakat tidak seharusnya dibiarkan bertanya-tanya mengenai riwayat tanah yang menyangkut kepentingan keluarga dan ahli waris. Penjelasan lisan dapat menjadi awal komunikasi, tetapi untuk persoalan pertanahan diperlukan dokumen dan keterangan resmi yang dapat ditelusuri.

BPN Kota Surabaya dan Kelurahan Jemur Sari diharapkan dapat membantu memberikan penjelasan sesuai kewenangan masing-masing. Apabila seluruh proses telah dilaksanakan sesuai ketentuan, keterbukaan justru akan memperkuat kepercayaan masyarakat.

Jika ditemukan ketidaksesuaian, perlu ada evaluasi berdasarkan bukti dan prosedur yang berlaku.

Transparansi bukan ancaman. Transparansi adalah perlindungan bagi masyarakat dan aparatur yang bekerja sesuai aturan.

#LetterC #SHGB #WaliKotaEriCahyadi #HotlineWaliKotaSurabaya #PemkotSurabaya #KelurahanJemurSari #KecamatanWonocolo #BPNSurabaya #KetuaRT002 #HakAhliWaris #TransparansiPertanahan #SurabayaBebasMafiaTanah

Bagikan Artikel

Langganan

Popular

Lebih banyak seperti ini
Related

Lewat Aksi Green Policing, Polda Babel Ajak Personel dan Masyarakat Jaga Kelestarian Lingkungan

Iji.red Pangkalpinang - Polda Bangka Belitung (Babel) menggelar aksi...

Bamus Betawi Gelar Refleksi Akhir Tahun 2026: Teguhkan Jati Diri dan Perkuat Persatuan

Bamus Betawi Gelar Refleksi Akhir Tahun 2026: Teguhkan Jati...

Patroli KRYD Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Antisipasi TPPO dan Kejahatan Jalanan

IJI.RED,JAKARTA UTARA 15 NOVEMBER 2026,--  Dalam rangka menjaga keamanan...