JAKARTA, IJI.RED – Angka Rp168,9 miliar menjadi salah satu titik panas dalam perkara dugaan korupsi yang menyeret nama Silmy Karim, Namun di tengah derasnya pemberitaan, simpatisan Silmy Karim melontarkan tantangan terbuka: jangan jadikan angka besar sebagai vonis sebelum pembuktian hukum benar-benar selesai.
Dalam pernyataan pers, Kamis (5/11/2026), simpatisan Silmy Karim meminta publik mencermati secara kritis konstruksi perkara yang tengah bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat.

Mereka menilai terdapat perbedaan mendasar antara nilai Rp168,9 miliar yang menjadi sorotan dalam perkara dengan Rp1,2 miliar yang disebut sebagai nilai penerimaan dalam dakwaan terhadap Silmy Karim.
Menurut mereka, kedua angka tersebut tidak boleh disamakan begitu saja, apalagi langsung ditafsirkan sebagai uang yang masuk ke kantong pribadi terdakwa.
JANGAN GUNAKAN ANGKA UNTUK MENGGIRING PENGHAKIMAN!
Simpatisan juga menyoroti pemberitaan yang mengaitkan Silmy Karim dengan operasi tangkap tangan (OTT) KPK.
Mereka menyampaikan bahwa Silmy Karim datang memenuhi panggilan KPK pada 3 Juni 2026 untuk memberikan keterangan, Karena itu, mereka meminta penggunaan istilah OTT didasarkan pada fakta dan informasi resmi yang dapat diverifikasi.
Bagi mereka, ketepatan informasi bukan sekadar persoalan pilihan kata, melainkan menyangkut reputasi seseorang dan kepercayaan masyarakat terhadap pemberitaan hukum.

RUANG SIDANG HARUS MENJADI TEMPAT PEMBUKTIAN!
Persoalan biaya studi, pengurusan dokumen hingga kepemilikan saham menjadi bagian dari substansi perkara yang menurut simpatisannya harus diperiksa secara menyeluruh.
Mereka meminta majelis hakim tidak terpengaruh tekanan opini publik maupun narasi yang berkembang di luar persidangan.
Seluruh dakwaan harus diuji melalui alat bukti yang sah, keterangan saksi, dokumen, serta fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan.
Di sisi lain, media massa diingatkan agar tidak berhenti pada pemberitaan sensasional, Konfirmasi, verifikasi, keberimbangan, dan asas praduga tak bersalah harus tetap menjadi pegangan.
TANTANGAN TERBUKA: FAKTA ATAU SEKADAR OPINI?
Perkara ini menjadi pengingat bahwa besarnya nilai yang disebut dalam dakwaan tidak otomatis membuktikan seseorang menikmati seluruh nilai tersebut.
Dakwaan merupakan dasar bagi proses pemeriksaan di pengadilan, bukan putusan akhir mengenai kesalahan terdakwa.
Kini, publik menanti bagaimana jaksa membuktikan dakwaannya dan bagaimana pihak terdakwa menyampaikan pembelaan berdasarkan fakta hukum.
Pada akhirnya, bukan kerasnya opini yang menentukan nasib seseorang, melainkan kekuatan alat bukti dan pertimbangan majelis hakim.
Satu hal yang harus dijaga: hukum tidak boleh kalah oleh opini, tetapi opini publik juga tidak boleh digunakan untuk menutupi fakta hukum.