IJI.com – Sabtu – 13 Juni 2026 – TANGERANG – Sejumlah warga di kawasan GOR Gondrong, Jalan Sawa Dalam, Kelurahan Gondrong, Kecamatan Cipondoh, kembali menyuarakan harapan agar penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menggunakan fasilitas umum dapat dilakukan secara permanen, konsisten, dan berkelanjutan.
Menurut warga, tujuan utama penertiban bukan untuk menghilangkan mata pencaharian pedagang, melainkan mengembalikan fungsi fasilitas umum agar dapat digunakan sebagaimana mestinya oleh seluruh masyarakat.
Warga menilai bahwa jalan lingkungan, trotoar, area parkir, dan ruang publik merupakan aset bersama yang dibangun menggunakan anggaran negara untuk kepentingan umum. Oleh karena itu, keberadaan PKL yang menggunakan fasilitas umum secara tidak sesuai peruntukan dinilai telah mengurangi hak masyarakat dalam menikmati sarana publik yang aman, nyaman, tertib, dan bebas hambatan.
Salah seorang warga menyampaikan bahwa masyarakat pada dasarnya memahami pentingnya keberadaan PKL sebagai bagian dari aktivitas ekonomi rakyat. Namun demikian, warga berharap pemerintah dapat menata dan menempatkan para pedagang pada lokasi yang sesuai sehingga aktivitas usaha tetap berjalan tanpa mengganggu fungsi fasilitas umum.
“Kami tidak menolak pedagang mencari nafkah. Namun fasilitas umum harus kembali kepada fungsinya. Jalan untuk lalu lintas, trotoar untuk pejalan kaki, dan area publik untuk kepentingan masyarakat luas. Penataan harus memberikan keadilan bagi semua pihak,” ujar salah satu warga.
Menurut warga, pengertian penertiban PKL yang sesungguhnya bukan sekadar pemasangan spanduk, baliho, surat peringatan, atau operasi sesaat, melainkan tindakan nyata yang mampu menciptakan ketertiban secara berkelanjutan. Penertiban harus dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat, seperti berkurangnya kemacetan, meningkatnya keselamatan pengguna jalan, tersedianya ruang pejalan kaki, serta terciptanya lingkungan yang lebih tertib dan nyaman.
Warga juga berharap pemerintah daerah, kecamatan, kelurahan, serta aparat penegak peraturan daerah dapat menjalankan tugas pengawasan secara konsisten. Pasalnya, masyarakat menilai keberhasilan penertiban tidak hanya diukur dari kegiatan sesaat, tetapi dari kemampuan menjaga kondisi tetap tertib dalam jangka panjang.
Selain itu, warga menekankan bahwa penataan PKL harus dilakukan dengan pendekatan yang adil dan manusiawi. Pemerintah diharapkan dapat menyediakan solusi berupa lokasi usaha yang legal, tertata, dan tidak mengganggu kepentingan umum sehingga para pedagang tetap dapat menjalankan usahanya dengan aman dan nyaman.
Warga GOR Gondrong berharap langkah penataan yang telah dilakukan tidak berhenti pada tahap sosialisasi semata, tetapi benar-benar diwujudkan dalam bentuk pengawasan dan penegakan aturan yang berkesinambungan. Dengan demikian, fungsi fasilitas umum dapat kembali seperti semula dan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
“Harapan kami sederhana, fasilitas umum kembali kepada fungsinya, lingkungan menjadi tertib, masyarakat merasa nyaman, dan para pedagang juga mendapatkan tempat yang layak untuk berusaha. Jika semua pihak menjalankan perannya dengan baik, maka ketertiban dan keadilan sosial dapat terwujud bersama,” tutup perwakilan warga.
Redaksi mencatat bahwa penataan PKL yang baik pada prinsipnya bertujuan menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi masyarakat dan kepentingan publik. Karena itu, keberhasilan penertiban harus dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat melalui kembalinya fungsi jalan, trotoar, area parkir, dan ruang publik sebagaimana peruntukannya, bukan hanya sekedar wacana pencitraan selembar kertas dan baliho omon omon .
