IJI.red.SEMARANG | — Republik ini sedang diuji skandal hukum dan politik yang sangat berat. Dugaan penyadapan ilegal menggunakan sistem Lawful Interception Management System (LIMS) yang menyasar telepon pribadi Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh bangsa bukan sekadar pembicaraan biasa — perkara ini telah mengguncang pilar konstitusi dan keamanan nasional.
Langkah Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka, termasuk mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo, patut diapresiasi. Namun, pengusutan tidak boleh berhenti hanya pada pelaksana teknis.
Ketua Forum Pimred SMSI Jawa Tengah, Amsir Sapernong, S.H., mendesak Kapolri beserta Tim Khusus yang dipimpin Kabareskrim Komjen Pol. Asep Safrudin untuk segera menetapkan dalang utama di balik operasi ini. Berikut alasan mendasarnya:
Cegah Informasi Liar dan Saling Tuduh
Kekosongan informasi resmi memicu spekulasi dan hoaks. Tanpa kejelasan, ruang publik dipenuhi narasi yang saling tuduh antar-faksi dan mengikis kepercayaan terhadap institusi negara. Kepastian fakta hukum sangat dibutuhkan segera.
Lindungi Kedaulatan Negara dan Kebebasan Pers
Penyadapan terhadap Kepala Negara bukan pelanggaran biasa — ini menyentuh aspek kedaulatan negara. Tak hanya itu, insan pers juga merasa terancam. Publik berhak mengetahui siapa pengendali di balik sistem tersebut demi menjamin kebebasan komunikasi dan rasa aman semua pihak.
Tegakkan Hukum Tanpa Pandang Bulu
Forum Pimred SMSI Jawa Tengah mendukung penuh langkah penegakan hukum yang tegas dan adil. Siapa pun aktor intelektual di balik kasus ini, harus diungkap tanpa memandang status atau kekuatan politik. Kepastian hukum yang cepat sangat mendesak untuk meredam kegaduhan dan mengembalikan kepercayaan rakyat.
(IQbal 049)