IJI RED — JAKARTA — KARANGASEM —
Kasus dugaan korupsi pengelolaan dana Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Kelungah, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem, Bali, semakin melebar. Kejaksaan Negeri (Kejari) Karangasem kembali menetapkan dan menahan satu tersangka baru berinisial I Wayan Sudarma (IWS), Senin (9/11/2026), sekitar pukul 13.00 WITA.
Penetapan tersangka kedua ini menjadi perkembangan penting dalam pengungkapan dugaan penyimpangan pengelolaan dana LPD yang berdasarkan laporan penghitungan kerugian keuangan negara oleh akuntan publik mencapai Rp2.694.053.170.
Kepala Kejari Karangasem, Dr. Kusufi Esti Ridliani, S.H., M.H., mengungkapkan bahwa penyidik menemukan sejumlah kejanggalan serius dalam pemberian kredit sebesar Rp250 juta kepada IWS pada November 2018.
Persoalan pertama menyangkut status penerima kredit. IWS disebut bukan krama Desa Adat Kelungah, melainkan warga Banjar Dinas Kanginan, Desa Bakbakan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar. Sementara itu, tidak terdapat kerja sama antardesa adat yang menjadi dasar pemberian kredit lintas desa tersebut.
Kejanggalan kedua berkaitan dengan plafon pinjaman. IWS memperoleh kredit Rp250 juta, sedangkan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) saat itu hanya Rp119.042.007,80. Dengan demikian, nilai kredit tersebut lebih dari dua kali lipat batas maksimum yang berlaku.
Tidak hanya itu, persoalan legalitas agunan juga menjadi perhatian penyidik. Kredit tetap dicairkan meskipun proses peralihan hak atas tanah yang dijadikan jaminan belum sah. Bahkan, dalam perjanjian disebutkan bahwa sertifikat hak milik masih dalam proses.
Dari total kredit Rp250 juta, sekitar Rp220 juta digunakan untuk pembayaran pembelian tanah seluas 500 meter persegi, sedangkan Rp30 juta lainnya digunakan untuk pengurusan sertifikat. Kredit tersebut jatuh tempo pada 24 November 2023, tetapi hingga kini belum dilunasi meskipun telah berulang kali ditagih.
Kejari Karangasem menegaskan bahwa perkara ini bukan sekadar persoalan kredit macet, melainkan menyangkut dugaan penyimpangan dalam rangkaian proses pemberian hingga pencairan kredit.
Penyidik telah memeriksa 18 orang saksi dan tiga orang ahli, termasuk ahli keuangan negara, auditor, serta ahli dari LPLPD. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memperoleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.
IWS dijerat dengan ketentuan tindak pidana korupsi sebagaimana disampaikan Kejari Karangasem dan menjalani penahanan selama 20 hari, mulai 9 hingga 28 November 2026, di Lapas Kelas IIB Karangasem.
Perkara ini merupakan pengembangan dari kasus yang sebelumnya menjerat mantan Ketua LPD berinisial IWD, yang saat ini sedang menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Denpasar.
Berkembangnya perkara ini menjadi perhatian masyarakat. Publik berharap Kejari Karangasem tidak berhenti pada penetapan dua tersangka apabila dalam proses penyidikan ditemukan bukti keterlibatan pihak lain.
Penegakan hukum harus dilakukan secara transparan, profesional, dan tanpa pandang bulu. Apabila ditemukan pihak lain yang turut bertanggung jawab, baik dalam proses pemberian kredit maupun pengelolaan dana LPD, masyarakat meminta agar seluruh fakta diungkap berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
Pertanyaan besar yang kini menanti jawaban adalah bagaimana kredit sebesar Rp250 juta dapat dicairkan dengan sejumlah persoalan terkait status penerima, batas maksimum pemberian kredit, dan legalitas jaminan.
**Usut tuntas! Bongkar seluruh rangkaian penyimpangan, ungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab, dan selamatkan keuangan negara serta dana masyarakat. Tidak boleh ada yang kebal hukum!
Penanganan perkara tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
INDONESIA JURNALIS INDEPENDEN
RED DAVID E.SE