Rotua Wendeilyna Simarmata, Yuk Simak, Amicus Curiae Bukan Pembela Salah Satu Pihak. Menggali Keadilan

Date:

Memperingati Hari Pahlawan. Pembina Yayasan Tarombo Dalihan Natolu Dr drh Rotua Wendeilyna Simarmata MSi (CMed CPP CIJ CPW) menegaskan AMICUS CURIAE BUKAN PEMBELA SALAH SATU PIHAK! Sahabat Pengadilan Hadir Membantu Hakim Menggali Keadilan

Lumban Suhi Suhi Toruan, iji.red – Istilah Amicus Curiae atau Sahabat Pengadilan semakin dikenal dalam praktik peradilan Indonesia. Kehadirannya membuka ruang bagi individu, akademisi, organisasi profesi, maupun organisasi masyarakat untuk menyampaikan pandangan dan analisis terhadap persoalan hukum yang sedang diperiksa pengadilan.

Namun, ada satu prinsip penting yang harus dipahami: Amicus Curiae bukan penggugat, bukan tergugat, bukan terdakwa, bukan penuntut umum, dan bukan pula kuasa hukum salah satu pihak. Perannya adalah memberikan perspektif tambahan kepada pengadilan, bukan mengambil alih kewenangan hakim.

Lantas, bagaimana kedudukan dan batas kewenangan Amicus Curiae dalam sistem hukum Indonesia?

Berdasarkan edukasi hukum yang disampaikan Dr drh R Wendeilyna Simarmata, MSi (CMed CPP CIJ CPW), Paralegal Profesional dan Mediator Non-Hakim, Amicus Curiae perlu dipahami secara tepat agar tidak disalahgunakan sebagai alat pembenaran kepentingan pihak tertentu.

1. Apa Itu Amicus Curiae?

Secara harfiah, Amicus Curiae berasal dari bahasa Latin yang berarti friend of the court atau Sahabat Pengadilan.

Amicus Curiae merupakan individu atau organisasi yang bukan merupakan pihak dalam suatu perkara, tetapi menyampaikan pendapat, informasi, kajian, atau analisis yang relevan untuk membantu pengadilan memahami persoalan hukum yang sedang diperiksa.

Pendapat tersebut dapat disampaikan melalui dokumen tertulis yang dikenal sebagai amicus brief.

Kehadirannya dapat memberikan perspektif tambahan, khususnya dalam perkara yang memiliki dimensi kepentingan publik, persoalan konstitusional, lingkungan hidup, hak masyarakat, maupun persoalan hukum yang kompleks.

2. Bagaimana Dasar Hukumnya di Indonesia?

Ini merupakan bagian yang harus dijelaskan secara hati-hati.

Amicus Curiae belum memiliki satu pengaturan umum yang secara khusus dan seragam mengatur seluruh tata cara pengajuan, penerimaan, serta penilaiannya dalam semua jenis perkara di pengadilan Indonesia.

Namun, praktiknya dapat ditempatkan dalam konteks prinsip kekuasaan kehakiman.

Salah satu ketentuan yang relevan adalah Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Ketentuan tersebut menyatakan:

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Ketentuan ini menjadi landasan penting bagi hakim dalam memahami hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Akan tetapi, perlu ditegaskan bahwa Pasal 5 ayat (1) bukan aturan khusus mengenai prosedur pengajuan Amicus Curiae.

Dengan demikian, jangan menyamakan dasar prinsip penemuan hukum dengan pengaturan prosedural Amicus Curiae.

3. Apakah Amicus Curiae Merupakan Alat Bukti?

Tidak otomatis.

Pendapat atau dokumen Amicus Curiae tidak serta-merta menjadi alat bukti yang berdiri sendiri hanya karena disampaikan kepada pengadilan.

Dalam perkara pidana, ketentuan mengenai alat bukti harus merujuk pada hukum acara pidana yang berlaku.

Sejak 2 Januari 2026, hukum acara pidana Indonesia menggunakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 230 UU tersebut mengatur kewenangan hakim ketua sidang untuk meminta keterangan ahli dan bahan baru apabila diperlukan guna menjernihkan persoalan dalam persidangan.

Namun, ketentuan tersebut tidak boleh langsung ditafsirkan sebagai pengaturan lengkap mengenai mekanisme Amicus Curiae.

Kedudukan dokumen atau pendapat yang disampaikan tetap harus dinilai berdasarkan konteks perkara dan ketentuan hukum acara yang berlaku.

4. Apakah Hakim Wajib Mengikuti Pendapat Amicus Curiae?

Jawabannya: tidak.

Amicus Curiae tidak memiliki kewenangan untuk menentukan hasil akhir suatu perkara.

Majelis hakim tetap memiliki independensi dan kewenangan untuk memeriksa, menilai fakta, mempertimbangkan alat bukti, menerapkan hukum, serta menjatuhkan putusan.

Hakim dapat mempertimbangkan pendapat Amicus Curiae apabila dinilai relevan dan bermanfaat. Namun, hakim tidak wajib menerima seluruh argumentasi yang disampaikan.

Prinsip ini penting untuk menjaga agar partisipasi masyarakat tidak berubah menjadi tekanan terhadap lembaga peradilan.

5. Amicus Curiae Bukan Alat Intervensi Persidangan

Salah satu persoalan yang perlu diwaspadai adalah penggunaan Amicus Curiae untuk membangun opini publik demi memenangkan salah satu pihak.

Hal tersebut bertentangan dengan semangat Sahabat Pengadilan.

Amicus Curiae yang berkualitas harus memiliki argumentasi objektif, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penyusunnya perlu menjelaskan secara terang:

– Persoalan hukum yang menjadi perhatian.
– Dasar peraturan perundang-undangan yang digunakan.
– Fakta atau dokumen yang relevan dan dapat diverifikasi.
– Analisis hukum yang mendukung pendapat.
– Kepentingan publik yang hendak dijelaskan.

Amicus Curiae tidak boleh digunakan untuk menggantikan pembuktian, mengintimidasi hakim, ataupun mengaburkan posisi para pihak dalam perkara.

6. Mengapa Organisasi Masyarakat Dapat Berkontribusi?

Dalam perkara tertentu, persoalan yang diperiksa pengadilan tidak hanya menyentuh kepentingan individual para pihak.

Ada perkara yang juga berkaitan dengan sejarah, kebudayaan, hak masyarakat adat, lingkungan, tata kelola pemerintahan, serta kepentingan publik yang lebih luas.

Dalam konteks demikian, organisasi masyarakat yang memiliki pengetahuan, kompetensi, dokumentasi, atau perhatian terhadap persoalan tersebut dapat memberikan kontribusi pemikiran melalui Amicus Curiae, sepanjang penyampaiannya sesuai dengan ketentuan hukum dan tata cara yang berlaku.

Misalnya, dalam sengketa yang menyangkut tanah adat dan sejarah suatu komunitas, kajian mengenai dokumen sejarah, struktur sosial, tradisi, serta nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dapat memberikan perspektif tambahan.

Namun, dokumen sejarah dan tradisi tidak otomatis membuktikan kepemilikan hak atas tanah. Penilaian hak tetap harus didasarkan pada fakta, bukti, dan ketentuan hukum yang relevan.

7. Kualitas Argumentasi Lebih Penting daripada Banyaknya Dokumen

Amicus Curiae tidak dinilai dari ketebalan dokumen atau banyaknya pihak yang memberikan dukungan.

Nilai utamanya terletak pada kualitas analisis.

Dokumen yang disampaikan harus mampu menjelaskan persoalan secara terstruktur, menggunakan sumber yang dapat diperiksa, membedakan fakta dan pendapat, serta tidak menyembunyikan fakta yang bertentangan dengan argumentasinya.

Dengan demikian, Amicus Curiae dapat menjadi kontribusi intelektual yang membantu pengadilan melihat persoalan dari sudut pandang yang lebih luas.

Penutup: Sahabat Pengadilan Harus Menjaga Independensi Hakim

Amicus Curiae merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam perkembangan praktik peradilan.

Namun, partisipasi tersebut harus ditempatkan secara proporsional. Sahabat Pengadilan bukan pihak yang berperkara, bukan kuasa hukum, bukan saksi yang otomatis memberikan alat bukti, dan bukan pula pihak yang berwenang menentukan putusan.

Kewenangan memeriksa dan memutus perkara tetap berada pada majelis hakim.

Pada akhirnya, tujuan Amicus Curiae bukan memenangkan seseorang atau kelompok tertentu, melainkan memberikan kontribusi pemikiran yang objektif agar persoalan hukum dapat dipahami secara lebih utuh.)

Sahabat Pengadilan boleh menyampaikan pandangan. Hakim tetap merdeka dalam memutus perkara. Keadilan harus berdiri di atas hukum, fakta, dan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

(Red)

Bagikan Artikel

Langganan

Popular

Lebih banyak seperti ini
Related

Lewat Aksi Green Policing, Polda Babel Ajak Personel dan Masyarakat Jaga Kelestarian Lingkungan

Iji.red Pangkalpinang - Polda Bangka Belitung (Babel) menggelar aksi...

Bamus Betawi Gelar Refleksi Akhir Tahun 2026: Teguhkan Jati Diri dan Perkuat Persatuan

Bamus Betawi Gelar Refleksi Akhir Tahun 2026: Teguhkan Jati...

Patroli KRYD Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Antisipasi TPPO dan Kejahatan Jalanan

IJI.RED,JAKARTA UTARA 15 NOVEMBER 2026,--  Dalam rangka menjaga keamanan...