WARGA MASIH BER-KTP DAN KK JEMUR SARI, MENGAPA KLAIM ATAS LAHAN BELUM MENDAPAT KEJELASAN?
Investigasi.in – Surabaya
Keberadaan warga yang masih memiliki KTP dan KK beralamat Jemur Sari menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam penelusuran persoalan relokasi lahan di kawasan Jalan Jemur Sari 7, 9, dan 11.
Persoalan semakin menjadi perhatian setelah muncul dugaan bahwa oknum Ketua RT 002 telah memberikan undangan penerimaan kompensasi relokasi kepada pihak pemegang SHGB.
Pertanyaan masyarakat sederhana tetapi penting: bagaimana mekanisme pendataan warga terdampak dan bagaimana pihak yang mengaku sebagai pemilik atau ahli waris dapat menyampaikan bukti kepemilikannya?
KTP dan KK memang bukan sertifikat tanah. Namun, dokumen tersebut dapat menjadi bagian dari informasi mengenai identitas dan domisili warga yang perlu diperhatikan dalam proses klarifikasi bersama bukti-bukti lainnya.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi diharapkan memastikan pemerintah tidak hanya berorientasi pada kelengkapan administrasi relokasi, tetapi juga memberikan ruang kepada warga untuk memperoleh penjelasan dan menyampaikan keberatan.
Pihak Kelurahan Jemur Wonosari dan Kecamatan Wonocolo perlu menjelaskan apakah seluruh warga yang memiliki hubungan dengan objek tanah telah mendapatkan informasi mengenai proses relokasi dan kompensasi.
Masyarakat tidak meminta perlakuan istimewa. Yang diharapkan adalah keterbukaan, penelusuran dokumen, dan perlakuan yang adil berdasarkan ketentuan hukum. Jangan biarkan pertanyaan mengenai hak warga terus menggantung tanpa jawaban.
Tembusan/Perhatian: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, DPRD Kota Surabaya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, Inspektorat, Kecamatan Wonocolo, Kelurahan Jemur Wonosari, dan BPN Kota Surabaya.
#InvestigasiIN #EriCahyadi #DispendukcapilSurabaya #PemkotSurabaya #JemurSari #JemurWonosari #KTP #KK #HakWarga #KompensasiRelokasi #KepastianHukum