iji.red
Tangerang – Kewajiban membayar iuran lingkungan semestinya berjalan seiring dengan pelayanan dan kepastian hak bagi warga. Namun, kondisi berbeda justru dikeluhkan sejumlah penghuni kawasan Lippo Village Karawaci. Mereka mengaku menghadapi pembatasan akses masuk ke lingkungan tempat tinggal sendiri, meski telah memiliki kartu akses.
Polemik yang sebelumnya mencuat di Cluster Cendana Icon dan Cendana Peak kini dilaporkan merembet ke Cluster Taman New Britania, Selasa (10/11/2026). Persoalan semakin memanas setelah seorang Ketua RT setempat mengaku dihalangi petugas keamanan ketika hendak memasuki kawasan.
Peristiwa tersebut memunculkan pertanyaan serius: bagaimana mungkin seorang Ketua RT yang merupakan penghuni kawasan dan memiliki kartu akses justru harus menghadapi pemeriksaan tambahan untuk memasuki lingkungan tempat tinggalnya sendiri?
“Saya Ketua RT di sini, kartu akses saya ada, saya beli. Tapi sekarang saya ditahan, disuruh scan KTP. Katanya instruksi TMD,” ungkapnya dengan nada kecewa di lokasi.
Bagi warga, kejadian ini bukan sekadar persoalan prosedur keamanan. Mereka menilai terdapat persoalan lebih besar mengenai kewenangan pengelola, kepastian hak penghuni, dan mekanisme penerapan aturan di kawasan hunian tersebut.
Belasan Sekuriti Dikerahkan, Aturan yang Dijanjikan Tak Diperlihatkan
Berdasarkan keterangan warga, belasan petugas keamanan dikerahkan oleh pihak PT Tata Mandiri Daerah (TMD), selaku pengelola kawasan Lippo Village. Petugas di lokasi dipimpin oleh seorang Komandan Regu (Danru) bernama Raihan.
Ketegangan terjadi ketika warga mempertanyakan kebijakan yang mewajibkan pemindaian KTP sebelum dapat mengakses kawasan. Awak media yang berada di lokasi juga mengaku mengalami hambatan saat melakukan peliputan.
Saat diminta menunjukkan dasar aturan tertulis mengenai kewajiban pemindaian KTP dan pembatasan akses, petugas keamanan belum dapat memperlihatkan dokumen yang dimaksud.
“Biar Danru saya yang kasih lihat peraturannya, ada kok,” ujar salah seorang petugas.
Namun, hingga kejadian berlangsung, dokumen yang dijanjikan tersebut belum diperlihatkan kepada warga maupun awak media.
Situasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi kebijakan keamanan yang diterapkan. Warga menilai setiap aturan yang berdampak langsung terhadap hak penghuni semestinya disampaikan secara terbuka, memiliki dasar yang jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan.
IPKL Dibayar, Transparansi Dipertanyakan
Di balik persoalan kartu akses, warga menyoroti kewajiban pembayaran Iuran Pengelolaan Kawasan Lingkungan (IPKL) yang diberlakukan kepada penghuni.
Selama ini, IPKL dipahami sebagai kontribusi untuk mendukung kebutuhan pengelolaan kawasan, termasuk keamanan, kebersihan, penerangan jalan, dan pemeliharaan lingkungan.
Namun, warga mempertanyakan apakah kewajiban pembayaran tersebut telah diimbangi dengan keterbukaan pengelolaan dan kejelasan hubungan hukum antara penghuni dengan pihak pengelola.
Mereka mengungkapkan tiga persoalan mendasar:
1. Dasar penunjukan pengelola belum jelas bagi warga.
Sejumlah penghuni mengaku tidak pernah menandatangani perjanjian langsung dengan PT TMD mengenai pengelolaan kawasan. Mereka juga mempertanyakan proses penunjukan perusahaan tersebut sebagai pengelola lingkungan.
“Kami tidak pernah tanda tangan perjanjian apa pun dengan TMD. Kami tidak pernah dilibatkan untuk memilih siapa yang mengelola kawasan ini. Tiba-tiba kami diwajibkan bayar IPKL, wajib tebus kartu akses, kalau tidak, akses kami dibatasi,” ungkap salah seorang warga.
Warga meminta penjelasan mengenai dokumen dan dasar hukum yang menjadi landasan kewenangan PT TMD dalam mengelola kawasan, termasuk mengatur sistem akses keluar-masuk penghuni.
2. Laporan penggunaan dana IPKL dipertanyakan.
Warga mengaku belum mendapatkan informasi yang memadai mengenai jumlah keseluruhan dana IPKL yang terkumpul, rincian penggunaannya, serta mekanisme pengawasan keuangan.
“Kalau kami diminta bayar, kami berhak tahu dasar hukumnya apa, uangnya dipakai untuk apa, dan siapa yang menunjuk pengelola ini,” ujar warga lainnya.
Menurut mereka, transparansi merupakan bagian penting dari tata kelola kawasan. Penghuni yang dibebani kewajiban pembayaran berhak memperoleh penjelasan mengenai penggunaan dana dan pelayanan yang diberikan.
3. Akses kawasan diduga menjadi instrumen tekanan.
Warga juga mengeluhkan dugaan pembatasan akses yang mereka kaitkan dengan persoalan IPKL dan sikap kritis terhadap kebijakan pengelola.
Kartu akses yang seharusnya menjadi fasilitas untuk memudahkan penghuni keluar-masuk kawasan justru dinilai berpotensi menjadi alat pembatasan ketika terjadi perselisihan antara warga dan pengelola.
Warga mempertanyakan mengapa perbedaan pendapat mengenai iuran lingkungan harus berujung pada persoalan akses ke tempat tinggal mereka.
Warga Minta TMD Buka Data dan Hentikan Pembatasan Akses
Warga menegaskan tidak pernah bermaksud menghindari kewajiban berkontribusi terhadap pemeliharaan lingkungan. Mereka memahami bahwa kawasan hunian membutuhkan biaya operasional agar keamanan, kebersihan, dan fasilitas umum tetap terjaga.
Akan tetapi, menurut mereka, kewajiban tersebut harus disertai kejelasan dasar hukum, transparansi keuangan, dan penghormatan terhadap hak penghuni.
Ada tiga tuntutan yang kini disuarakan warga:
1. PT TMD harus menunjukkan dasar hukum dan dokumen resmi penunjukan sebagai pengelola kawasan Lippo Village Karawaci.
2. Membuka laporan penerimaan dan penggunaan dana IPKL secara transparan serta menjelaskan mekanisme pertanggungjawabannya.
3. Menghentikan praktik pembatasan atau pemutusan akses warga sebagai bentuk sanksi atas persoalan pembayaran maupun perbedaan pendapat.
Warga berharap pengelola tidak hanya menuntut kepatuhan terhadap kewajiban pembayaran, tetapi juga bersedia mempertanggungjawabkan kebijakan dan pelayanan yang diberikan kepada penghuni.
Aparat Turut Memantau, Konflik Jangan Sampai Meluas
Perselisihan yang terjadi di Taman New Britania turut mendapat perhatian aparat kewilayahan. Bhabinkamtibmas Kelurahan Panunggangan Barat, Kecamatan Cibodas, hadir untuk memantau situasi dan mengantisipasi potensi bentrokan antara warga dengan petugas keamanan.
Kehadiran aparat diharapkan dapat menjaga kondisi tetap kondusif sekaligus mencegah persoalan yang semula berkaitan dengan administrasi dan pengelolaan kawasan berkembang menjadi konflik terbuka.
Warga juga berharap pemerintah daerah dan instansi terkait turun tangan untuk membantu mencari penyelesaian yang adil, terutama menyangkut kejelasan kewenangan pengelola dan hak-hak penghuni.
Publik Menunggu Penjelasan PT TMD
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi belum memperoleh keterangan resmi dari PT Tata Mandiri Daerah mengenai polemik pembatasan akses yang dilaporkan terjadi di Cluster Cendana Icon, Cendana Peak, dan Taman New Britania.
Penjelasan perusahaan diperlukan untuk menjawab sejumlah pertanyaan publik: apa dasar pemberlakuan pemindaian KTP bagi penghuni, bagaimana mekanisme penegakan aturan akses, apa dasar penunjukan PT TMD sebagai pengelola, serta bagaimana pertanggungjawaban dana IPKL yang dipungut dari warga?
Persoalan ini semestinya menjadi momentum bagi seluruh pihak untuk mengevaluasi tata kelola kawasan hunian. Sebab, keamanan lingkungan tidak seharusnya dipertentangkan dengan kepastian hak penghuni. Begitu pula kewajiban membayar iuran harus berjalan beriringan dengan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan.
Redaksi membuka ruang hak jawab, hak koreksi, dan klarifikasi bagi PT Tata Mandiri Daerah maupun pihak-pihak terkait lainnya guna menjamin pemberitaan yang berimbang, sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. (Toni)