PROYEK APBD MISTERIUS DI DIKERJAKAN TENGAH MALAM, PAPAN PROYEK TAK TERLIHAT! PUPR KOTA TANGERANG JADI PUBLIK

Date:

TANGERANG, BANTEN – IJI.RED | JUMAT, 13 NOVEMBER 2026
Ada apa dengan pekerjaan proyek di Jalan KH. Hasyim Ashari No. 18, RT 002/RW 004, Kelurahan Poris Plawad Indah, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang? Temuan lapangan memunculkan sejumlah pertanyaan serius yang tidak boleh dianggap sepele. Berdasarkan dokumentasi tim investigasi sekitar pukul 01.05 WIB, pekerjaan diduga berlangsung pada malam hingga dini hari. Lebih mencengangkan lagi, papan informasi proyek tidak terlihat di lokasi. Jika benar pekerjaan tersebut menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), mengapa masyarakat tidak dapat melihat identitas proyek yang sedang dikerjakan, Siapa kontraktornya,Berapa nilai anggarannya, Dari dinas mana kegiatan tersebut berasal, Dan siapa yang bertanggung jawab mengawasi setiap tahapan pekerjaan.

Pekerjaan konstruksi pada malam hari bukan otomatis pelanggaran. Namun, pelaksanaan malam hari harus memiliki dasar teknis, jadwal yang dapat dipertanggungjawabkan, pengawasan, penerangan, serta perlindungan keselamatan pekerja dan pengguna jalan. Publik berhak mempertanyakan mengapa pekerjaan dilakukan sekitar pukul 01.05 WIB. Apakah jadwal tersebut tercantum dalam kontrak, Apakah PPK mengetahui pelaksanaan pekerjaan, Apakah pengawas teknis berada di lokasi, Apakah seluruh pekerjaan didokumentasikan dan diperiksa sesuai spesifikasi
Jangan sampai malam hari menjadi alasan masyarakat kesulitan mengawasi pekerjaan yang dibiayai dari uang rakyat.

Papan informasi merupakan sarana penting untuk membantu masyarakat mengenali dan mengawasi pekerjaan. Jika proyek tersebut merupakan kegiatan pemerintah, Dinas PUPR harus menjelaskan identitas paket pekerjaan, sumber anggaran, nilai kontrak, nomor kontrak, nama kontraktor, volume pekerjaan, masa pelaksanaan, serta pihak pengawas. Tidak terlihatnya papan informasi bukan bukti otomatis adanya korupsi, tetapi merupakan kondisi yang patut diklarifikasi dan diperiksa berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Kepala Dinas PUPR Kota Tangerang dan pejabat pembuat komitmen (PPK) harus memberikan penjelasan terbuka. Apakah proyek tersebut benar menggunakan APBD? Berapa nilai anggarannya, Siapa penyedia jasa yang mengerjakan, Mengapa papan informasi tidak terlihat, Mengapa pekerjaan berlangsung malam hari. Siapa pengawasnya.Apakah volume dan kualitas pekerjaan sesuai kontrak. Apakah pembayaran dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan fisik yang sebenarnya.

Jangan biarkan pertanyaan publik menggantung tanpa kepastian. Keterbukaan bukan kemurahan hati pejabat, melainkan bagian dari pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan.

Inspektorat Kota Tangerang diminta menelusuri administrasi, kontrak, pelaksanaan pekerjaan, laporan pengawasan, volume, dan kualitas konstruksi. Kejaksaan Negeri Kota Tangerang diharapkan memberikan perhatian apabila ditemukan indikasi tindak pidana berdasarkan bukti yang sah. Pemeriksaan harus menyentuh kondisi fisik di lapangan, bukan hanya kelengkapan dokumen administratif. Jika ditemukan penyimpangan, siapa pun yang bertanggung jawab harus diproses sesuai hukum tanpa pandang bulu.

Masyarakat membayar pajak dan berhak mengetahui bagaimana uang tersebut digunakan. Jangan sampai pembangunan daerah hanya menjadi kegiatan menghabiskan anggaran tanpa keterbukaan dan pertanggungjawaban yang jelas. Jangan sampai kualitas pekerjaan dikorbankan, sementara masyarakat tidak memiliki informasi untuk melakukan pengawasan.

Wali Kota Tangerang diminta turun tangan memastikan persoalan ini mendapatkan jawaban. Kepala Dinas PUPR harus membuka informasi proyek. Inspektorat harus menjalankan pengawasan. Kontraktor dan konsultan pengawas harus siap mempertanggungjawabkan pekerjaan sesuai kontrak.
akan terus mengawal temuan ini, menelusuri identitas kegiatan, dan meminta klarifikasi dari seluruh pihak terkait. Jangan sampai persoalan ini berhenti menjadi tanda tanya tanpa penjelasan resmi.

Jalan KH. Hasyim Ashari No. 18, RT 002/RW 004, Kelurahan Poris Plawad Indah, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Banten.
Jumat, 13 November 2026, sekitar pukul 01.05 WIB.
UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta perubahannya, PP Nomor 22 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 14 Tahun 2021, serta Perpres Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahannya.

Berita ini merupakan laporan awal berdasarkan dokumentasi dan pengamatan lapangan. Status penggunaan APBD, identitas proyek, alasan pekerjaan malam hari, dan dugaan ketidakpatuhan administrasi masih harus diverifikasi. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Wali Kota Tangerang, Kepala Dinas PUPR, PPK, kontraktor pelaksana, konsultan pengawas, dan seluruh pihak terkait. Dugaan penyimpangan tidak dapat dinyatakan sebagai tindak pidana sebelum dibuktikan melalui proses pemeriksaan yang berwenang.
RED DAVID E.SE.

Bagikan Artikel

Langganan

Popular

Lebih banyak seperti ini
Related

Lewat Aksi Green Policing, Polda Babel Ajak Personel dan Masyarakat Jaga Kelestarian Lingkungan

Iji.red Pangkalpinang - Polda Bangka Belitung (Babel) menggelar aksi...

Bamus Betawi Gelar Refleksi Akhir Tahun 2026: Teguhkan Jati Diri dan Perkuat Persatuan

Bamus Betawi Gelar Refleksi Akhir Tahun 2026: Teguhkan Jati...

Patroli KRYD Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Antisipasi TPPO dan Kejahatan Jalanan

IJI.RED,JAKARTA UTARA 15 NOVEMBER 2026,--  Dalam rangka menjaga keamanan...