PKL GOR MENGURITA, DUGAAN PUNGLI JADI SOROTAN! SATPOL PP KOTA DINILAI LEMAH, WALIKOTA JANGAN TUTUP MATA

Date:

IJI.RED | 15 NOVEMBER 2026
TANGERANG – Persoalan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan GOR Gondrong, Kelurahan Gondrong, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, kembali memantik kemarahan dan kekecewaan masyarakat. Keberadaan PKL yang menurut keluhan warga semakin menjamur, bertambahnya lapak, hingga munculnya dugaan praktik pungutan liar (pungli) oleh oknum yang mengatasnamakan koordinator lapangan menjadi persoalan serius yang menuntut perhatian Pemerintah Kota Tangerang.

Masyarakat mempertanyakan, sebenarnya ada apa dengan Satpol PP Kota Tangerang. Mengapa persoalan yang sudah berulang kali disuarakan warga belum juga mendapatkan penyelesaian secara menyeluruh. Apakah pemerintah daerah tidak mengetahui kondisi di lapangan, atau justru pengawasan dan penegakan aturan belum berjalan sebagaimana mestinya.
Persoalan ini tidak boleh terus dibiarkan berlarut-larut. Kawasan GOR Gondrong merupakan ruang yang harus dijaga fungsi dan pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat, bukan menjadi kawasan yang menimbulkan persoalan ketertiban, penyempitan akses pejalan kaki, serta dugaan praktik pungutan yang legalitasnya belum jelas.

Warga menyampaikan adanya dugaan sejumlah oknum koordinator yang mengatur penempatan lapak PKL dan melakukan pungutan terhadap pedagang. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai siapa yang memberikan kewenangan kepada para koordinator tersebut, apa dasar pengaturan lokasi, serta ke mana aliran uang yang diduga dipungut dari para pedagang.
Jika benar terdapat pungutan tanpa dasar hukum yang sah, persoalan tersebut harus ditindaklanjuti secara serius. Jangan sampai pedagang kecil yang setiap hari mencari nafkah justru menjadi sasaran pungutan oleh pihak-pihak yang diduga memanfaatkan situasi.

Pemerintah harus berani membuka persoalan ini secara terang benderang. Lakukan pendataan seluruh PKL, periksa pihak yang mengaku sebagai koordinator, telusuri dasar pungutan, serta pastikan apakah ada keterlibatan atau pembiaran dari pihak tertentu.
Jangan hanya menertibkan lapak yang terlihat, tetapi membiarkan dugaan praktik pungutan yang berada di balik aktivitas perdagangan tidak tersentuh pemeriksaan!

Sorotan masyarakat kini tertuju kepada Kasat Pol PP Kota Tangerang, Teguh Supriyanto, S.Sos., M.AP., beserta seluruh jajaran yang memiliki tanggung jawab dalam penegakan Peraturan Daerah (Perda).
Masyarakat mempertanyakan hasil nyata dari kegiatan pemantauan dan koordinasi yang selama ini dilakukan. Apabila petugas sudah berkali-kali hadir di lokasi, mengapa persoalan PKL masih menjadi keluhan masyarakat.

Jangan sampai kehadiran aparat hanya menjadi tontonan sesaat. Datang ke lokasi, melakukan pemantauan, memberikan imbauan, kemudian meninggalkan kawasan tanpa penyelesaian yang jelas bukanlah hasil akhir yang diharapkan warga.
Masyarakat mengkritik pola penanganan yang dinilai lebih terlihat sebagai kegiatan seremonial daripada tindakan penegakan aturan yang memberikan kepastian.

**Cukup sudah masyarakat disuguhi omon-omon! Yang dibutuhkan bukan pencitraan, bukan sekadar dokumentasi kegiatan, melainkan bukti kinerja dan tindakan nyata sesuai kewenangan.
Satpol PP harus menjelaskan kepada publik apa kendala penertiban, bagaimana pengawasan terhadap PKL, serta kapan langkah penyelesaian akan dilaksanakan.

Masyarakat berharap Wali Kota Tangerang membuka mata dan hati terhadap keluhan warga Gondrong dan Cipondoh.
Jangan sampai persoalan yang menyangkut ketertiban umum dan dugaan pungutan terhadap pedagang terus berkembang tanpa penyelesaian. Kepala daerah memiliki tanggung jawab memastikan perangkat pemerintahan bekerja sesuai tugas dan kewenangannya.
Warga meminta Wali Kota segera mengevaluasi kinerja Satpol PP Kota Tangerang, khususnya jajaran yang menangani penertiban PKL GOR Gondrong.

Evaluasi tidak boleh hanya sebatas rapat atau teguran administratif tanpa pemeriksaan kondisi sebenarnya. Perlu ada pengecekan langsung, laporan perkembangan yang transparan, serta target penyelesaian yang dapat dipertanggung jawabkan.
Apabila ditemukan aparatur yang lalai menjalankan tugas, lakukan pemeriksaan sesuai aturan. Apabila ditemukan dugaan penyimpangan, serahkan kepada mekanisme pemeriksaan yang berwenang.

Jangan sampai kewibawaan pemerintah daerah dipertanyakan masyarakat hanya karena persoalan yang tidak kunjung memperoleh kepastian.
Masyarakat juga meminta Kejaksaan Negeri Kota Tangerang dan Kejaksaan Tinggi Banten memberikan perhatian sesuai tugas dan kewenangannya terhadap setiap laporan dan bukti yang berkaitan dengan dugaan pungutan ilegal maupun penyimpangan dalam pengelolaan kawasan GOR Gondrong.

Apabila terdapat bukti yang mengarah pada tindak pidana, masyarakat berharap dilakukan penelaahan dan tindak lanjut sesuai prosedur hukum.
Pemerintah juga harus menjelaskan status lahan, penggunaan fasilitas umum, keberadaan bangunan atau lapak, serta legalitas setiap pungutan yang dibebankan kepada pedagang.
Jangan sampai ruang publik yang seharusnya menjadi kepentingan bersama justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu tanpa kejelasan dasar hukum.

Ini menjadi salah satu tuntutan utama masyarakat.
Penanganan PKL GOR Gondrong tidak boleh berhenti pada pemindahan atau pembongkaran lapak. Pemerintah harus menyelesaikan akar persoalannya, termasuk menelusuri dugaan praktik pungutan, pengaturan lokasi, dan keberadaan oknum koordinator yang dikeluhkan pedagang.

Jika ditemukan pihak yang melakukan pungutan tanpa hak, siapa pun orangnya harus diproses sesuai ketentuan hukum.
Penegakan aturan tidak boleh tebang pilih. Jangan sampai pedagang kecil menjadi pihak yang paling mudah ditertibkan, sementara pihak yang diduga mengambil keuntungan dari aktivitas perdagangan justru tidak diperiksa.

Aspirasi masyarakat Gondrong dan Cipondoh sangat tegas: kembalikan fungsi fasilitas umum, tertibkan PKL berdasarkan Perda, telusuri dugaan pungli, dan evaluasi jajaran pemerintah yang bertanggung jawab.
Warga menginginkan kawasan GOR Gondrong kembali tertib, akses pejalan kaki tidak terganggu, dan tidak ada pihak yang merasa berhak menguasai atau mengatur lapak tanpa kewenangan yang jelas.
Jangan biarkan masyarakat terus menunggu sementara persoalan semakin berkembang.

Masyarakat menunggu jawaban resmi dan tindakan konkret. Sebab, pemerintah daerah dibentuk untuk melayani masyarakat, menjaga ketertiban, serta memastikan aturan berlaku bagi semua pihak tanpa pengecualian.
menegaskan bahwa persoalan GOR Gondrong harus diselesaikan secara transparan, profesional, dan berdasarkan hukum. Redaksi membuka ruang hak jawab serta klarifikasi kepada Wali Kota Tangerang, Kasat Pol PP Kota Tangerang, Camat Cipondoh, pihak koordinator PKL, dan seluruh pihak yang berkaitan dengan persoalan ini.

 

Bagikan Artikel

Langganan

Popular

Lebih banyak seperti ini
Related

Lewat Aksi Green Policing, Polda Babel Ajak Personel dan Masyarakat Jaga Kelestarian Lingkungan

Iji.red Pangkalpinang - Polda Bangka Belitung (Babel) menggelar aksi...

Bamus Betawi Gelar Refleksi Akhir Tahun 2026: Teguhkan Jati Diri dan Perkuat Persatuan

Bamus Betawi Gelar Refleksi Akhir Tahun 2026: Teguhkan Jati...

Patroli KRYD Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Antisipasi TPPO dan Kejahatan Jalanan

IJI.RED,JAKARTA UTARA 15 NOVEMBER 2026,--  Dalam rangka menjaga keamanan...