Foto: Ketua Umum Srikandi DPP PWDPI, Rosita Gosi.
Ketum Srikandi DPP PWDPI: Dana KUR Belum Sepenuhnya Berpihak pada UMKM, Persyaratan Administrasi yang Membebani Perlu Dibenahi
Iji.red | Jakarta – Ketua Umum Srikandi Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (DPP PWDPI), Rosita Gosi, menilai program Kredit Usaha Rakyat (KUR) belum sepenuhnya berpihak kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya masyarakat kecil, perempuan pelaku usaha, serta warga di wilayah pedesaan.
Pernyataan tersebut disampaikan Rosita Gosi pada Minggu (21/6/2026), menyikapi masih banyaknya keluhan masyarakat terkait sulitnya mengakses pembiayaan KUR yang selama ini menjadi salah satu program unggulan pemerintah dalam mendukung pertumbuhan sektor usaha mikro dan kecil.
Menurut Rosita, berbagai hambatan administratif yang dinilai berbelit-belit masih menjadi persoalan utama yang dihadapi para pelaku UMKM saat mengajukan pembiayaan KUR melalui lembaga perbankan.
“Di atas kertas, KUR hadir untuk menopang dan mengembangkan usaha rakyat dengan bunga ringan dan persyaratan yang seharusnya mudah. Namun kenyataannya di lapangan masih berbeda. Banyak pelaku UMKM, terutama perempuan dan masyarakat pedesaan, mengeluhkan harus bolak-balik melengkapi berbagai dokumen yang tidak mereka miliki, hingga akhirnya mengurungkan niat mengajukan pinjaman karena merasa dipersulit,” ujar Rosita Gosi.
Ia menegaskan, apabila persyaratan KUR dibuat hampir sama beratnya dengan pinjaman komersial pada umumnya, maka tujuan utama program tersebut akan kehilangan makna sebagai instrumen pembiayaan yang diperuntukkan bagi masyarakat ekonomi lemah.
Menurutnya, birokrasi yang terlalu rumit justru menjadi penghambat bagi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan dukungan modal usaha untuk mempertahankan dan mengembangkan usahanya.
“Persoalan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Sulitnya akses dan birokrasi administrasi yang mempersulit harus mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat, mulai dari Presiden Republik Indonesia, Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga seluruh perbankan pelaksana program KUR,” tegasnya.
Rosita menilai keberhasilan program KUR tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang tersalurkan, tetapi juga dari kemudahan akses yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai penerima manfaat.
Karena itu, Srikandi DPP PWDPI mendesak pemerintah dan lembaga terkait untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penyaluran KUR, termasuk menyederhanakan persyaratan administrasi tanpa mengurangi aspek kehati-hatian dan keamanan pembiayaan.
Selain itu, ia juga meminta adanya sistem pengawasan yang lebih ketat untuk mencegah praktik-praktik yang berpotensi mempersulit masyarakat, memperpanjang proses pencairan, atau bahkan menimbulkan biaya tambahan di luar ketentuan resmi.
“KUR adalah amanah negara untuk memajukan perekonomian rakyat. Jangan sampai program yang memiliki tujuan mulia ini justru terkesan eksklusif dan hanya mudah diakses oleh kelompok tertentu saja. Harus ada kemudahan yang nyata agar setiap rupiah dana KUR benar-benar mengalir kepada pelaku UMKM yang berjuang menggerakkan roda perekonomian keluarga maupun daerah,” katanya.
Lebih lanjut, Rosita menegaskan bahwa Srikandi DPP PWDPI akan terus mendengarkan aspirasi para pelaku usaha kecil dan mengawal berbagai kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pemberdayaan UMKM.
Menurutnya, perbaikan tata kelola program KUR sangat penting agar keberadaan program tersebut benar-benar menjadi solusi dalam memperkuat ekonomi kerakyatan, bukan justru menjadi beban tambahan akibat prosedur yang sulit dijangkau masyarakat.
“Kami akan terus mengawal dan menyuarakan aspirasi para pelaku UMKM agar program KUR benar-benar menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi rakyat yang mudah diakses, tepat sasaran, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Rosita Gosi.
(Humas DPP PWDPI)
