IJI Red. MAMUJU : Kunjungan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, ke Kabupaten Mamuju, Jumat (3/7/2026), diwarnai gelombang protes. Koalisi Sipil untuk Kedaulatan Pangan Sulawesi Barat (KOSTEPA Sulbar) menghadang rombongan Menko Pangan sambil membawa tiga tuntutan besar: penyelesaian konflik lahan petani, evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan pembenahan penanganan sampah di Sulawesi Barat.
Aksi yang berlangsung di sekitar lokasi kegiatan itu berubah memanas ketika massa berulang kali meminta kesempatan berdialog langsung dengan Zulkifli Hasan. Namun hingga seluruh agenda selesai, permintaan tersebut tak mendapat respons.
Koordinator Lapangan KOSTEPA Sulbar, Syahrul Abd Latif, menegaskan bahwa konflik agraria di Sulawesi Barat telah menjadi persoalan serius yang hingga kini belum mendapat penyelesaian nyata dari pemerintah.
Menurutnya, ribuan petani yang telah menggarap lahan selama puluhan tahun justru kehilangan kepastian hukum setelah wilayah garapan mereka ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung.
“Negara seolah merampas ruang hidup petani melalui kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat. Lahan yang selama puluhan tahun menjadi sumber penghidupan masyarakat kini justru diklaim sebagai kawasan hutan lindung,” tegas Syahrul dalam orasinya.
KOSTEPA Sulbar mendesak Zulkifli Hasan segera menginstruksikan Menteri Kehutanan untuk menyelesaikan konflik agraria di Sulawesi Barat serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup dari sektor pertanian.
Tak hanya itu, massa juga menyoroti pelaksanaan Program Strategis Nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka menilai program tersebut belum memberikan dampak ekonomi bagi petani lokal karena petani belum dilibatkan sebagai pemasok utama kebutuhan pangan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“MBG seharusnya menjadi penggerak ekonomi petani lokal, bukan hanya program pembagian makanan. Sampai hari ini petani belum memperoleh ruang menjadi pemasok utama kebutuhan pangan program tersebut,” ujar Syahrul.
Persoalan lingkungan turut menjadi sorotan. KOSTEPA Sulbar meminta pemerintah pusat segera mengevaluasi sistem pengelolaan sampah di Sulawesi Barat yang dinilai semakin memprihatinkan dan membutuhkan langkah penanganan yang lebih serius melalui koordinasi lintas kementerian.
Ketegangan sempat terjadi saat rombongan Menko Pangan meninggalkan lokasi usai menghadiri pelantikan DPW PAN Sulawesi Barat. Massa berusaha menghentikan kendaraan yang ditumpangi Zulkifli Hasan agar tuntutan mereka dapat disampaikan secara langsung.
Aksi itu memicu dorong-dorongan antara peserta demonstrasi dan aparat keamanan yang berjaga di lokasi. Meski demikian, rombongan Menko tetap melanjutkan perjalanan tanpa membuka ruang dialog maupun memberikan tanggapan kepada massa aksi.
Sikap tersebut disayangkan KOSTEPA Sulbar. Mereka menilai pemerintah semestinya membuka ruang komunikasi dengan masyarakat, terutama ketika aspirasi yang disampaikan menyangkut konflik agraria, keberpihakan terhadap petani dalam program pangan nasional, serta persoalan lingkungan yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
KOSTEPA Sulbar menegaskan aksi tersebut bukan akhir dari perjuangan. Mereka berkomitmen terus mengawal penyelesaian konflik lahan petani, mendesak evaluasi Program Makan Bergizi Gratis agar berpihak kepada petani lokal, serta mendorong pemerintah mengambil langkah konkret dalam menyelesaikan krisis pengelolaan sampah di Sulawesi Barat hingga tuntutan masyarakat mendapat respons yang nyata. (ZUL)
