IJI Red MAMUJU : Forum Komunikasi Pemuda Sulawesi Barat (FKP-SULBAR) mengungkap sorotan serius terhadap beredarnya informasi di tengah masyarakat mengenai dugaan keterkaitan sejumlah oknum pejabat politik dengan kepemilikan maupun pengelolaan Dermaga Wisata Malawwa. Organisasi tersebut menilai isu tersebut tidak boleh dibiarkan berkembang menjadi spekulasi yang berkepanjangan dan harus segera ditelusuri secara objektif oleh aparat yang berwenang.
Ketua FKP-SULBAR, Sahrul, mengungkapkan bahwa di tengah masyarakat berkembang dugaan yang mengaitkan dermaga tersebut dengan oknum anggota partai politik maupun anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat. Bahkan, menurutnya, muncul pula dugaan adanya campur tangan oknum anggota DPRD Kabupaten Mamuju dalam persoalan tersebut.
“Jika benar ada keterlibatan oknum pejabat politik, hal itu tidak boleh menjadi tameng yang melemahkan penegakan hukum maupun pengawasan administrasi. Semua pihak yang diduga memiliki keterkaitan wajib memberikan klarifikasi secara terbuka agar tidak muncul kesan adanya perlindungan terhadap kepentingan tertentu,” tegas Sahrul.
FKP-SULBAR mendesak DPRD Provinsi Sulawesi Barat segera mengambil langkah konkret dengan membentuk mekanisme pengawasan yang transparan. Selain itu, DPRD diminta memanggil seluruh pihak yang berkaitan, termasuk instansi teknis dan pengelola Dermaga Wisata Malawwa, guna membuka secara terang status perizinan, legalitas, serta proses pengawasan kepada publik.
Sahrul menegaskan bahwa hukum harus berlaku sama bagi siapa pun tanpa memandang jabatan maupun afiliasi politik. Menurutnya, apabila dugaan adanya intervensi atau penyalahgunaan pengaruh oleh oknum tertentu terbukti, maka persoalan tersebut harus diproses sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
“Kami mengingatkan bahwa tidak boleh ada satu pun pihak yang kebal terhadap aturan. Jika benar terdapat dugaan intervensi atau penyalahgunaan pengaruh, maka seluruh prosesnya harus diusut secara transparan dan akuntabel. FKP-SULBAR akan terus mengawal persoalan ini hingga masyarakat memperoleh kepastian hukum, transparansi, dan kejelasan mengenai status perizinan Dermaga Wisata Malawwa,” tutupnya. (ZUL)
