IJI Red. MAMUJU : Kesabaran masyarakat Pammulukang tampaknya telah mencapai batas. Merasa bertahun-tahun hanya disuguhi janji tanpa realisasi, Aliansi Masyarakat & Pemuda Pammulukang menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Kabupaten Mamuju, menuntut pemerintah daerah dan para wakil rakyat segera menunaikan komitmen memperbaiki jalan yang hingga kini masih rusak parah.
Dengan membawa spanduk dan menyampaikan orasi secara bergantian, massa menegaskan bahwa kerusakan jalan Pammulukang bukan lagi sekadar persoalan infrastruktur, melainkan telah menjadi simbol lambannya perhatian pemerintah terhadap kebutuhan dasar masyarakat.
Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Anggriawan, menegaskan bahwa demonstrasi tersebut merupakan akumulasi kekecewaan warga atas janji-janji yang dinilai tak kunjung diwujudkan.
“Kami datang ke DPRD bukan untuk meminta belas kasihan, tetapi menagih janji yang selama ini hanya menjadi wacana. Jalan Pammulukang sudah bertahun-tahun rusak dan tidak pernah menjadi prioritas. Sementara masyarakat terus dipaksa menghadapi penderitaan setiap hari akibat kondisi jalan yang memprihatinkan,” tegas Anggriawan dalam orasinya.
Menurutnya, DPRD sebagai representasi rakyat tidak boleh sekadar menjadi penonton. Lembaga legislatif dinilai memiliki tanggung jawab mengawasi pemerintah daerah sekaligus memastikan anggaran pembangunan benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat, terutama untuk penyediaan infrastruktur dasar.
Aliansi menilai buruknya akses jalan telah menghambat aktivitas ekonomi warga, memperlambat akses pendidikan bagi pelajar, hingga menyulitkan masyarakat memperoleh layanan kesehatan. Kondisi tersebut, menurut mereka, tidak boleh terus dibiarkan berlarut-larut.
Dalam aksinya, massa juga mengingatkan bahwa pembangunan dan pemeliharaan jalan merupakan kewajiban pemerintah sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan beserta perubahannya, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan urusan pekerjaan umum sesuai kewenangannya.
Anggriawan menegaskan, aksi tersebut bukanlah akhir dari perjuangan masyarakat apabila tuntutan mereka kembali diabaikan.
“Kami meminta DPRD dan Pemerintah Kabupaten Mamuju berhenti menutup mata terhadap penderitaan masyarakat Pammulukang. Jika tidak ada langkah konkret dan kepastian waktu perbaikan jalan, kami akan kembali turun ke jalan dengan massa yang lebih besar. Kami tidak akan berhenti sampai ada bukti nyata, bukan sekadar janji,” tegasnya.
Melalui aksi tersebut, Aliansi Masyarakat & Pemuda Pammulukang mendesak DPRD Kabupaten Mamuju segera memanggil pihak-pihak terkait dan memastikan adanya komitmen yang jelas disertai jadwal pelaksanaan perbaikan jalan. Bagi mereka, masyarakat sudah terlalu lama menunggu. Kini yang dibutuhkan bukan lagi janji politik, melainkan tindakan nyata yang benar-benar dirasakan oleh warga Pammulukang. (ZUL)
