IJI.RED — PANDEGLANG, BANTEN – 9 September 2026 – Skandal penggunaan material dalam proyek pemerintah kembali terjadi. Kali ini di Kabupaten Pandeglang, Banten
Berdasarkan data kontrak Nomor: 620/S/SP/RHJ/DPUPR-BM/2026 tanggal 2 Juli 2026 Proyek “PAKET KONSOLIDASI RUAS JALAN PAKET 5″dengan nilai Rp 1.442.662.843,95 bersumber dari APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2026 diduga kuat menggunakan material paving berkualitas rendah yang disebut warga sebagai “paving budug”.
TITIK WILAYAH PROYEK:
Proyek ini mencakup 6 Kecamatan di Pandeglang Selatan:
Cimanggu, Cibaliung, Sobang, Cigeulis, Cibitung, Panimbang
Titik temuan terbaru berada di Kp. Karet, Desa Kiara Payung, Kecamatan Cibitung
Setelah penolakan keras dari warga Cibitung terhadap kiriman paving tersebut viral di media, muncul fakta baru yang lebih mengejutkan. /warga-ngamuk-camat-cibitung-angkat-suara-tolak-kiriman-paving-budug-proyek-jalan-paket-5-pandeglang-rp14-miliar/
Di Kp. Karet, Desa Kiara Payung, Kecamatan Cibitung warga mendapati material kavling yang sebelumnya terpasang diduga “budug” diangkat secara tiba-tiba oleh pihak terkait dan diganti dengan material baru.
BUKTI YANG MENGUATKAN DUGAAN PENYIMPANGAN:
1. SPEK DIRUSAK Proyek Rp 1,4 Miliar APBD 2026 diduga tidak sesuai spesifikasi teknis sejak awal pengiriman
2. OPERASI KILAT: Pembongkaran dan penggantian material dilakukan tanpa pemberitahuan resmi ke masyarakat
3. ANGGARAN KABUR Tidak ada kejelasan sumber dana untuk penggantian material. Apakah pakai anggaran baru?
4. ASET NEGARA RAIB: Material lama yang sudah dibayar negara belum jelas pertanggungjawabannya
5. POLA YANG SAMA Moda “bongkar-pasang” diduga untuk menutupi kesalahan dan mengamankan proyek
PERTANYAAN UNTUK NEGARA:
1. KEMANA UANG RAKYAT? Siapa yang bertanggung jawab atas pemborosan Proyek Paket 5 APBD 2026?
2. DIMANA PENGAWAS? Apa fungsi Konsultan Pengawas, PPK, dan Dinas PUPR Pandeglang?
3. SIAPA DALANGNYA? Siapa yang memerintahkan pengadaan dan siapa yang memerintahkan pembongkaran?
4. KAPAN DIPROSES? Apakah APH akan menunggu kerugian negara bertambah baru bertindak?
DESAKAN NASIONAL WARGA KP KARET:
1. KPK RI: Lakukan audit investigasi Proyek Jalan Paket 5 Pandeglang APBD 2026
2. KEJAKSAAN AGUNG & KEJATI BANTEN Ambil alih penanganan kasus ini dari Kejari Pandeglang
3. KEMENDAGRI & BPK: Audit dana APBD Pandeglang untuk proyek infrastruktur 2026
4. PEMKAB PANDEGLANG: Copot dan proses hukum PPK, PPTK, dan oknum yang terlibat
SUARA WARGA KP KARET:
_”Kami tidak mau Jalan belum 1 tahun sudah rusak. Uang 1,4 Miliar itu untuk rakyat, bukan untuk memperkaya oknum. Usut tuntas!”_
Ini bukan lagi masalah desa. Ini masalah integritas penggunaan uang rakyat. Pandeglang tidak boleh jadi contoh buruk tata kelola proyek nasional.
DOKUMENTASI: Terlampir – Surat Perjanjian Kontrak No. 620/S/SP/RHJ/DPUPR-BM/2026
RUJUKAN: warga-ngamuk-camat-cibitung-angkat-suara—paving-budug-proyek-jalan-paket-5-pandeglang-rp14-miliar/
Red’ David e
