IJI Red MAMASA : Forum Gerakan Mahasiswa Merdeka (FGMM) Sulawesi Barat mengecam keras Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menyusul insiden dugaan keracunan makanan yang dialami sejumlah siswa SMPN 1 Tabulahan pada Senin, 28 September 2026.
Sebanyak 14 siswa dilaporkan menjadi korban dan harus mendapatkan penanganan di Puskesmas Tabulahan. Bahkan, salah seorang siswa disebut mengalami kondisi yang memburuk sehingga harus dirujuk ke rumah sakit di Mamuju.
FGMM menilai insiden tersebut harus menjadi alarm keras bagi pemerintah untuk segera mengevaluasi secara menyeluruh pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya terkait standar keamanan pangan dan mekanisme pengawasan terhadap penyedia makanan.
Ketua FGMM Sulawesi Barat, Fergiawan Rai Zacky, mendesak Pemprov Sulbar agar tidak tinggal diam dan segera mengambil langkah konkret terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tabulahan yang disebut sebagai penyedia menu MBG bagi para siswa.
Fergiawan meminta agar operasional SPPG Tabulahan segera dihentikan sementara untuk kepentingan pemeriksaan dan evaluasi, sampai penyebab kejadian dan aspek keamanan makanan dapat dipastikan oleh pihak berwenang.
“Sampai di mana hari ini pemerintah melaksanakan tugas dan fungsinya untuk memajukan dunia pendidikan dan menjaga kesejahteraan masyarakatnya, kalau dalam proses pengawasan pemerintah saja masih lalai?”
Menurut Fergiawan, persoalan ini tidak boleh dipandang sebagai insiden biasa. Program MBG menyangkut kesehatan dan keselamatan anak-anak yang menjadi bagian dari generasi penerus bangsa.
“Apalagi ketika sudah berbicara persoalan nyawa untuk regenerasi masa depan bangsa ini. Dua belas siswa yang menjadi korban hari ini harus menjadi perhatian serius pemerintah.”
FGMM juga mendesak Pemprov Sulbar untuk melakukan audit dan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh dapur SPPG yang beroperasi di wilayah Sulawesi Barat, termasuk mengevaluasi standar pengolahan, penyimpanan, distribusi, kualitas bahan makanan, hingga prosedur pengawasan dan pengendalian keamanan pangan.
FGMM menilai pemerintah harus memastikan bahwa pelaksanaan program strategis nasional tersebut tidak hanya mengejar target distribusi makanan, tetapi juga menjamin bahwa makanan yang diberikan kepada siswa benar-benar memenuhi standar keamanan dan kelayakan konsumsi.
Fergiawan juga menyinggung adanya kejadian serupa yang sebelumnya disebut pernah terjadi di daerah lain di Sulawesi Barat. Menurutnya, rangkaian kejadian tersebut semestinya menjadi bahan evaluasi serius agar persoalan serupa tidak kembali terjadi.
“Kami dari FGMM akan terus mengawal kasus tersebut sampai tuntas ke akar-akarnya.”
FGMM menegaskan bahwa pihaknya akan terus mendorong adanya pemeriksaan secara transparan terhadap insiden tersebut serta meminta pemerintah menyampaikan hasil evaluasi kepada publik.
Kini bola berada di tangan pemerintah. Dugaan keracunan yang menimpa belasan siswa tersebut harus segera diusut secara menyeluruh untuk memastikan penyebab kejadian, menentukan ada atau tidaknya kelalaian, serta memastikan keamanan pelaksanaan program MBG bagi siswa di Sulawesi Barat. (ZUL)
