IJI.red,JAKARTA | – Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka, Senin (28/9/2026), membawa kabar gembira bagi seluruh peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pemerintah resmi menyiapkan tambahan dana sebesar Rp20 triliun untuk memperkuat keuangan BPJS Kesehatan, agar pembayaran klaim rumah sakit dan pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga tanpa hambatan.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan, bantuan besar ini akan disalurkan dalam dua tahap: masing-masing Rp10 triliun cair pada bulan Oktober dan November 2026. Dana ini sudah tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun berjalan.
“Kebetulan saya bersama Menteri Keuangan dan Menko PMK telah menyetujui pencairan Rp10 triliun ditambah Rp10 triliun, sehingga total Rp20 triliun tahun ini mengalir ke BPJS,” ungkap Budi Gunadi usai rapat.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan, langkah ini diambil untuk menjaga agar pembayaran klaim fasilitas kesehatan dapat berjalan lancar dan tepat waktu. Di samping itu, pemerintah terus berupaya meningkatkan pengumpulan iuran serta ketepatan sasaran bantuan iuran berbasis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Saat ini, jumlah peserta JKN telah mencapai 285 juta jiwa, meskipun tingkat kepesertaan aktif baru mencapai 80,6 persen. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengakui adanya tekanan arus kas: iuran terkumpul Rp118 triliun, sementara biaya pelayanan telah mencapai Rp132 triliun. Suntikan dana ini menjadi penyeimbang agar pelayanan tidak terhenti.
“Kami sangat berterima kasih kepada Presiden dan pemerintah atas perhatiannya. Rp10 triliun segera cair bulan ini, dan Rp10 triliun lagi menyusul November nanti,” ucap Prihati.
Ia juga mengajak seluruh peserta untuk rutin membayar iuran sebagai wujud gotong royong menjaga keberlanjutan JKN. Dengan dukungan anggaran dan kepesertaan yang semakin baik, diharapkan jaminan kesehatan rakyat tetap terjaga dan dapat diandalkan kapan saja.
(IQbal 049)
