-
Iji.com – TANGERANG – Kesabaran masyarakat terkait persoalan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan GOR Gondrong, Jalan Sawa Dalam, Kota Tangerang, mulai mencapai titik kritis. Setelah bertahun-tahun menyaksikan berbagai rencana penertiban, surat peringatan, imbauan, sosialisasi, hingga pemasangan baliho yang silih berganti, warga kini mempertanyakan satu hal mendasar: di mana bukti nyata penertiban yang selama ini dijanjikan.
Di mata masyarakat, persoalan PKL GOR Gondrong bukan lagi sekadar masalah ketertiban umum. Persoalan ini telah berkembang menjadi simbol lemahnya implementasi kebijakan di lapangan. Setiap kali muncul pernyataan bahwa penertiban akan dilakukan, harapan warga kembali muncul.
Namun ketika waktu berlalu dan kondisi di lapangan tidak berubah secara signifikan, harapan tersebut berubah menjadi kekecewaan.
Warga menilai bahwa pemerintah dan aparat penegak Peraturan Daerah seharusnya mampu menunjukkan tindakan yang lebih tegas dan terukur.
Sebab hingga saat ini, yang terlihat oleh masyarakat hanyalah siklus yang terus berulang: surat peringatan diterbitkan, imbauan disampaikan, pemberitaan muncul, lalu kondisi kembali seperti semula.
“Kalau surat peringatan sudah tidak terhitung jumlahnya, lalu hasilnya mana? Kalau penertiban sudah sering diumumkan, mengapa kondisi di lapangan masih menjadi keluhan warga.
Masyarakat berhak mempertanyakan hal tersebut,” ujar seorang warga.
Menurut warga, fenomena ini bukan terjadi dalam hitungan minggu atau bulan, melainkan telah berlangsung selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, masyarakat menilai persoalan ini tidak bisa lagi dijawab hanya dengan pernyataan normatif atau janji-janji administratif.
Di tengah situasi tersebut, berkembang opini publik yang mempertanyakan efektivitas pengawasan dan penegakan aturan di kawasan GOR Gondrong. Sebagian masyarakat bahkan menilai bahwa lemahnya tindakan yang terlihat di lapangan menimbulkan kesan adanya pembiaran yang berlangsung terus-menerus.
Meski demikian, warga berharap seluruh pihak terkait dapat memberikan penjelasan yang transparan dan terbuka kepada publik mengenai langkah-langkah yang telah dilakukan serta hambatan yang dihadapi dalam proses penertiban.
“Jangan sampai masyarakat hanya dijadikan penonton. Setiap tahun mendengar janji yang sama, tetapi tidak pernah melihat hasil yang benar-benar tuntas. Ini yang membuat publik kecewa,” ungkap warga lainnya.
Bagi masyarakat, ukuran keberhasilan pemerintah bukanlah jumlah surat peringatan yang dikeluarkan, bukan pula banyaknya baliho yang dipasang. Ukuran keberhasilan pemerintah adalah sejauh mana aturan dapat ditegakkan secara nyata, konsisten, dan berkelanjutan.
Warga menilai bahwa apabila suatu kawasan dinyatakan harus tertib, maka ketertiban tersebut harus benar-benar diwujudkan. Sebaliknya, apabila pelanggaran terus terjadi tanpa penyelesaian yang jelas, maka publik akan terus mempertanyakan komitmen pemerintah dalam menegakkan aturan yang telah dibuatnya sendiri.
Kondisi ini juga memunculkan pertanyaan yang semakin sering terdengar di tengah masyarakat: mengapa persoalan yang sudah berlangsung begitu lama seolah tidak pernah menemukan titik akhir? Mengapa berbagai langkah yang diumumkan kepada publik belum mampu menghasilkan perubahan yang signifikan dan permanen
Pertanyaan-pertanyaan tersebut muncul bukan tanpa alasan. Warga mengaku setiap hari menyaksikan langsung kondisi di lapangan. Karena itu, masyarakat merasa memiliki hak untuk meminta kepastian dan menagih janji yang selama ini telah disampaikan oleh para pemangku kebijakan.
Lebih jauh, warga mengingatkan bahwa kepercayaan publik merupakan aset yang sangat penting bagi pemerintah. Namun kepercayaan tersebut hanya dapat dipertahankan apabila antara pernyataan dan tindakan berjalan seiring. Ketika masyarakat lebih sering mendengar janji daripada melihat hasil, maka kepercayaan publik berpotensi terkikis.
Masyarakat juga menegaskan bahwa kritik yang disampaikan bukan bertujuan untuk menyerang pihak tertentu, melainkan sebagai bentuk aspirasi agar pemerintah lebih responsif terhadap keluhan warga. Sebab pada akhirnya, masyarakat hanya menginginkan satu hal: adanya kepastian bahwa aturan ditegakkan secara adil dan tidak berhenti pada tataran wacana.
Hari ini, suara warga GOR Gondrong semakin tegas. Mereka tidak lagi meminta tambahan surat peringatan. Mereka tidak lagi meminta tambahan baliho. Mereka tidak lagi meminta tambahan janji.
Yang diminta warga hanya satu: bukti nyata.
Bukti bahwa aturan benar-benar ditegakkan.
Bukti bahwa ketertiban umum benar-benar menjadi prioritas.
Bukti bahwa aspirasi masyarakat didengar.
Bukti bahwa penertiban PKL GOR Gondrong bukan sekadar agenda seremonial, bukan sekadar formalitas administratif, dan bukan sekadar omon-omon yang terus berulang dari tahun ke tahun.
Karena bagi masyarakat, persoalan ini sudah terlalu lama menunggu jawaban. Dan jawaban yang ditunggu bukan lagi kata-kata, melainkan tindakan nyata yang dapat dilihat, dirasakan, dan dibuktikan di lapangan.
RED David ,S.E.
