IJI Red MAMUJU : Peningkatan kuota beasiswa Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2026 yang menembus 1.040 mahasiswa dengan gelontoran dana publik lebih dari Rp7 miliar menuai kritik keras. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Wallacea mendesak Pemprov Sulbar tidak cuma menebar klaim manis, tetapi berani membongkar seluruh data seleksi secara transparan untuk mengikis tuduhan praktik “orang dalam” dan intervensi titipan.
Ketua PMII Komisariat Wallacea, Asrullah, menumpahkan kekecewaannya atas pola transparansi separuh jalan yang ditunjukkan pemerintah. Menurutnya, semakin jumbo anggaran yang dikucurkan, semakin wajib hukumnya bagi Pemprov Sulbar membuka seluruh mekanisme seleksi ke hadapan publik.
“Kami mengapresiasi adanya peningkatan kuota beasiswa. Tetapi semakin besar anggaran dan semakin banyak penerima, semakin besar pula tanggung jawab pemerintah untuk memastikan seluruh prosesnya transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai muncul dugaan program ini hanya dapat diakses oleh mereka yang punya ‘orang dalam’,” cetus Asrullah dengan nada tegas.
Tiga Titik Krusial yang Ditembak PMII Wallacea:
- Data Agregat dan Formula Seleksi: Pemprov didesak mengungkap total pendaftar, jumlah peserta lolos administrasi, indikator penilaian, hingga formula pasti pembagian kuota antarperguruan tinggi agar tidak ada kesan tebang pilih.
- Prioritas Mahasiswa Dalam Daerah: PMII mempertanyakan porsi distribusi beasiswa bagi mahasiswa yang berkuliah di kampus-kampus lokal Sulbar. Pemerintah diminta mengutamakan mahasiswa di daerah sendiri yang berjuang mandiri demi menggerakkan ekonomi pendidikan daerah.
- Sistem Pengaduan dan Bebas Intervensi: Meminta Gubernur dan instansi terkait menjamin seleksi bersih dari konflik kepentingan, diskriminasi, maupun praktik titipan, lengkap dengan penyediaan kanal sanggahan publik.
PMII Wallacea mendesak Gubernur beserta jajaran Pemkesra Pemprov Sulbar segera memberikan jawaban terbuka atas keraguan publik terkait transparansi anggaran Rp7 miliar ini. Organisasi mahasiswa tersebut menegaskan bakal mengawal ketat kebijakan ini hingga seluruh proses penetapan penerima terbukti murni berbasis keadilan, bukan kedekatan. (ZUL)
