IJI Red. MAMUJU : Sikap dingin dan terkesan ‘tutup mata‘ ditunjukkan Markas Kepolisian Daerah Sulawesi Barat (Polda Sulbar). Aksi unjuk rasa yang digelorakan Aliansi Mahasiswa Gerakan di depan Mapolda Sulbar berakhir dengan kekecewaan mendalam setelah tak satupun jenderal maupun pejabat utama Polda berani menampakkan diri menghadapi massa.
Institusi yang seharusnya menjadi pengayom dan pelayan masyarakat itu dinilai sengaja mengunci rapat pintu dialog, mengangkangi hak konstitusional warga negara yang dijamin Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 dan UU Nomor 9 Tahun 1998.
Kedatangan ratusan mahasiswa ini bukan tanpa alasan. Mereka membawa empat ‘bom isu‘ membara yang selama ini dinilai menggantung dan membentur tembok tebal di Mapolda Sulbar:
Skandal Tambang Bonehau: Mendesak usut tuntas dugaan kejahatan hukum dan pengerusakan lingkungan tambang batu pecah di Kecamatan Bonehau.
Misteri Lahan BLK: Menuntut transparansi penanganan kasus lahan BLK yang terkesan ‘di-sengap‘ dari publik.
Dugaan Kejahatan Data PNM Mekaar: Mengutuk keras dan mendesak sanksi hukum atas dugaan penyalahgunaan data pribadi masyarakat.
Darurat Kekerasan Seksual: Menuntut ruang aman dan perlindungan hukum nyata bagi korban pelecehan seksual, khususnya perempuan dan anak di bawah umur.
Ketua GMNI Mamuju, Bung Diki, menyemprot keras ketidakhadiran jajaran pimpinan Polda Sulbar yang terkesan ‘melarikan diri‘ dari kejaran aspirasi publik.
“Kami datang membawa jeritan rakyat, bukan agenda pribadi! Sangat memuakkan ketika tidak ada satu pun pimpinan Polda Sulbar yang berani menemui massa aksi. Polisi itu pelayan rakyat, jangan malah sembunyi saat rakyat meminta dialog!” tegas Bung Diki membakar semangat.
Nada keras senada ditiupkan Ketua GMKI Mamuju, Bung Retno. Menurutnya, sikap cuek pejabat Polda Sulbar adalah tamparan keras bagi kredibilitas kepolisian yang kerap menggaungkan jargon transparansi.
“Komunikasi itu fondasi kepercayaan. Ketidakhadiran pimpinan Polda adalah catatan merah yang menghancurkan citra Polri sendiri di mata warga,” sentil Retno.
Jenderal Lapangan Aliansi Mahasiswa Gerakan, Bung Akwil, menegaskan bahwa aksi ini baru gelombang awal dari perlawanan terhadap ketidakpastian hukum di Sulawesi Barat.
“Rakyat butuh eksekusi dan kepastian hukum, bukan lip service atau janji manis! Kasus tambang Bonehau, lahan BLK, PNM Mekaar, hingga korban pelecehan seksual butuh keadilan nyata. Ketidakberanian Kapolda Sulbar menemui kami adalah bukti runtuhnya ruang transparansi,” cetus Bung Akwil.
Aliansi Mahasiswa Gerakan memastikan tidak akan tinggal diam. Mereka mengancam akan terus mengawal, menggedor, dan melipatgandakan gelombang aksi secara konstitusional sampai Kapolda Sulbar membuka mata, bersuara, dan memberikan keadilan yang hakiki bagi masyarakat Mamuju. (ZUL)
