IJI.red,BREBES |– Pemerintah Kabupaten Brebes tegas melarang segala bentuk pungutan di sekolah. Sebanyak 40 kepala sekolah jenjang SD dan SMP di wilayah tersebut menandatangani pakta integritas di Kantor Pemerintahan Terpadu (KPT) Kabupaten Brebes, Kamis (5/11/2026).
Bupati Brebes, Paramitha Widya Kusuma, menegaskan bahwa ijazah adalah hak setiap anak, bukan jaminan atas keuangan orang tua. “Ijazah adalah hak anak. Bukan jaminan utang orang tuanya. Sekolah adalah tempat anak belajar, bukan tempat orang tua ditagih,” ucapnya tegas.
Yang Dilarang:
SPP, uang gedung, uang daftar ulang
Iuran kelas, biaya perpisahan, wisata, wisuda
Mewajibkan pembelian seragam, buku, dan perlengkapan melalui sekolah
Sumbangan tetap diperbolehkan, namun harus sukarela, tidak mengikat, tanpa nominal yang ditentukan, dan tidak ditagih. Pengelolaannya wajib transparan melalui rekening komite sekolah dan dilaporkan setiap semester.
“Yang boleh adalah mengajak. Yang tidak boleh adalah memaksa,” tegas Bupati.
Langkah Pengawasan:
– Pakta integritas dan nomor pengaduan akan dipasang di gerbang setiap sekolah
– Aduan ditindaklanjuti oleh tim Dindikpora dan Inspektorat
– Pelapor dilindungi dari diskriminasi dan intimidasi
“Wong tua ora usah wedi lapor. Kalau masih ada yang dipungut, laporkan,” ajak Bupati. Diharapkan, tata kelola sekolah yang jujur dan terbuka menjadi teladan nyata bagi para peserta didik.
(IQbal 049)