IJI RED — TANGERANG, BANTEN — Kemarahan dan kekecewaan warga terhadap persoalan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan GOR Gondrong, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, kembali disuarakan. Masyarakat meminta Pemerintah Kota Tangerang dan aparat penegak hukum tidak tinggal diam menghadapi keluhan mengenai dugaan pungutan liar yang membebani pedagang kecil.
Warga meminta Wali Kota Tangerang segera memberikan perhatian serius. Camat Cipondoh, jajaran Trantib, Satpol PP Kota Tangerang, dan Dinas Perhubungan juga diminta menjelaskan langkah pengawasan dan penataan yang telah dilakukan sesuai kewenangan masing-masing.
Jangan sampai masyarakat terus bertanya, sementara persoalan di lapangan tidak memperoleh penjelasan yang memadai. Jika penataan sudah diperintahkan, tunjukkan hasilnya. Jika ada kendala, sampaikan secara terbuka. Publik berhak mengetahui bagaimana fasilitas umum diawasi dan bagaimana aturan diterapkan.
Warga menyindir kondisi penataan yang dipersoalkan dengan ungkapan “seperti kerajaan Konoha”. Sindiran ini mencerminkan pertanyaan masyarakat tentang konsistensi pengawasan, kejelasan aturan, dan tanggung jawab instansi yang berwenang.
Namun, kritik tidak cukup berhenti pada sindiran. Masyarakat membutuhkan pemeriksaan nyata, evaluasi terbuka, dan penyelesaian yang dapat dipertanggungjawabkan.
Jika terdapat pelanggaran, tindak sesuai aturan. Jika ada dugaan pungutan tanpa dasar hukum yang sah, periksa dan ungkap faktanya. Jangan sampai pedagang kecil menanggung ketidakpastian tanpa memperoleh penjelasan yang layak.
Warga meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) Tangerang dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten memberikan perhatian terhadap dugaan pungli yang dikeluhkan pedagang di kawasan GOR Gondrong.
Masyarakat mendesak agar laporan yang telah disampaikan ditindaklanjuti secara profesional. Periksa bukti, mintai keterangan saksi, telusuri dasar pungutan, dan periksa pihak-pihak terkait apabila terdapat indikasi pelanggaran.
Jangan biarkan dugaan menjadi kabut yang terus menyelimuti persoalan ini. Terangkan melalui pemeriksaan, bukan sekadar pernyataan!
Apabila ditemukan bukti tindak pidana, proses sesuai hukum. Apabila bukti tidak mencukupi, jelaskan penanganannya melalui mekanisme yang berlaku. Masyarakat membutuhkan kepastian, bukan penghakiman tanpa pembuktian.
Pedagang kecil mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Mereka juga wajib menaati aturan. Namun, masyarakat menilai bahwa setiap pungutan harus jelas dasar hukumnya, setiap kebijakan penataan harus transparan, dan setiap dugaan pelanggaran harus diperiksa tanpa tebang pilih.
Pemerintah tidak boleh hanya memikirkan penertiban, tetapi juga harus menjamin kejelasan aturan dan perlakuan yang adil. Kepentingan pedagang, ketertiban umum, serta fungsi fasilitas publik harus diselesaikan secara seimbang dan bertanggung jawab.
1. Apa langkah konkret Pemerintah Kota Tangerang dalam mengevaluasi penataan PKL GOR Gondrong.
2. Bagaimana pengawasan Camat Cipondoh dan jajaran Trantib terhadap kondisi di lapangan.
3. Apakah dugaan pungutan terhadap pedagang telah diperiksa berdasarkan bukti dan dasar hukum yang jelas.
4. Bagaimana perkembangan laporan masyarakat yang telah disampaikan kepada aparat penegak hukum.
5. Kapan masyarakat memperoleh penjelasan resmi mengenai langkah penyelesaian persoalan ini.
Warga GOR Gondrong meminta pemerintah dan aparat penegak hukum menunjukkan tanggung jawab melalui tindakan yang terukur. Kritik ini merupakan bentuk kepedulian masyarakat terhadap ketertiban, transparansi, dan penegakan hukum.
Rakyat tidak meminta perlakuan istimewa. Rakyat meminta aturan yang jelas, pengawasan yang konsisten, dan penanganan pengaduan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dugaan pungli dalam naskah ini merupakan persoalan yang disuarakan warga dan belum dinyatakan terbukti. Konfirmasi kepada instansi serta pihak terkait diperlukan untuk menjaga keberimbangan pemberitaan.
