IJI Red. MAMUJU : Festival Nelayan Mamuju Keren yang digelar di Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Sumare, Desa Sumare, Kabupaten Mamuju, resmi berakhir dengan sukses. Tak sekadar menjadi ajang hiburan dan promosi hasil perikanan, festival ini menegaskan komitmen pemerintah dalam membangun kawasan pesisir sebagai pusat pemberdayaan ekonomi, ketahanan pangan, sekaligus menghadirkan kepastian hukum bagi masyarakat nelayan di Sulawesi Barat.
Berlangsung meriah di kawasan KNMP yang mulai beroperasi sejak pertengahan 2026, festival menghadirkan beragam agenda strategis, mulai dari pameran produk perikanan unggulan, dialog interaktif bersama para pemangku kepentingan, hingga peresmian sejumlah fasilitas yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan.
Festival ini menjadi bukti nyata sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam memperkuat sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu pilar pembangunan daerah.
Salah satu momen paling penting dalam festival tersebut adalah peluncuran Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Khusus Komunitas Nelayan, hasil kolaborasi Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Mamuju bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat. Kehadiran Posbankum diharapkan mampu memberikan akses bantuan hukum yang mudah, cepat, dan terjangkau bagi masyarakat pesisir.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menegaskan bahwa Posbankum merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam memberikan perlindungan kepada nelayan.
“Kami ingin memastikan masyarakat pesisir memiliki kepastian hukum dalam menjalankan profesinya. Mulai dari perizinan usaha hingga penyelesaian sengketa kelautan, nelayan tidak perlu lagi merasa khawatir karena negara hadir memberikan pendampingan,” ujarnya.
Dukungan serupa disampaikan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat, Syafrudiin DM. Menurutnya, kepastian hukum merupakan fondasi penting dalam mendorong produktivitas dan kesejahteraan nelayan.
“Langkah ini sangat strategis. Dengan adanya kepastian hukum, nelayan dapat lebih fokus mengembangkan usaha, meningkatkan produksi, dan mengelola sumber daya laut secara berkelanjutan tanpa terbebani persoalan hukum yang rumit,” katanya.
Antusiasme juga datang dari masyarakat. Ketua Kampung Nelayan Merah Putih Sumare, Lukman, mengaku kehadiran Posbankum menjadi harapan baru bagi nelayan yang selama ini kerap menghadapi persoalan legalitas usaha hingga akses permodalan.
“Kami sering mengalami kendala terkait legalitas dan berbagai administrasi. Dengan adanya pendampingan hukum, kami merasa lebih terlindungi, memiliki posisi yang lebih kuat, dan semakin percaya diri untuk mengembangkan usaha. Ini benar-benar menjadi angin segar bagi masyarakat nelayan,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mamuju, Muhammad Yusuf, menegaskan bahwa Festival Nelayan Mamuju Keren merupakan bagian dari strategi jangka panjang pemerintah daerah dalam membangun ekonomi kerakyatan berbasis potensi kelautan.
“Kami terus mendorong pemanfaatan teknologi, penguatan kapasitas nelayan, serta pendampingan yang berkelanjutan. Sinergi antara penyuluh, pemerintah, dan lembaga hukum menjadi kunci untuk mewujudkan Mamuju yang Keren, maju, mandiri, dan sejahtera,” jelasnya.
Tak hanya berfokus pada pemberdayaan ekonomi dan perlindungan hukum, festival juga diisi dengan aksi pelestarian lingkungan melalui penanaman mangrove serta kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) sebagai upaya menjaga kelestarian ekosistem pesisir sekaligus meningkatkan kualitas gizi masyarakat.
Keberhasilan penyelenggaraan Festival Nelayan Mamuju Keren menjadi tonggak penting dalam pembangunan kawasan pesisir di Sulawesi Barat. Dengan hadirnya Pos Bantuan Hukum, penguatan ekonomi masyarakat, serta komitmen terhadap pelestarian lingkungan, Kampung Nelayan Merah Putih Sumare diharapkan mampu menjadi model percontohan nasional dalam mewujudkan komunitas nelayan yang mandiri, berdaya saing, terlindungi secara hukum, dan berkelanjutan. (ZUL)
