Jakarta, – Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI) menggelar Kongres VII pada 14–15 November 2026 di Hotel Acacia, Jakarta. Kongres lima tahunan ini menjadi momentum penting bagi organisasi untuk melakukan konsolidasi, memilih kepengurusan baru, sekaligus merumuskan program kerja dan strategi perjuangan organisasi dalam menghadapi dinamika ketenagakerjaan lima tahun ke depan.
Sekretaris Jenderal Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI), Supriyadi, dalam wawancara dengan awak media menyampaikan bahwa kongres kali ini tidak hanya berfokus pada pemilihan pengurus, tetapi juga membahas arah perjuangan organisasi serta merancang strategi untuk memperkuat posisi kaum buruh di tengah perkembangan situasi politik dan ketenagakerjaan nasional.
“Seperti tahun-tahun sebelumnya, kongres ini kita selenggarakan lima tahun sekali. Selain pemilihan pengurus, kita juga sedang merancang bagaimana program dan strategi FNPBI ke depan. Harapannya, melalui kongres ini kita bisa merumuskan arah perjuangan bangsa, khususnya dalam bidang ketenagakerjaan,” ujar Supriyadi.
Menurutnya, dinamika politik nasional yang tengah berkembang menjadi alasan penting bagi seluruh elemen organisasi buruh untuk memperkuat konsolidasi dan merapatkan barisan. Dengan demikian, FNPBI diharapkan mampu menghasilkan keputusan strategis yang tidak hanya bermanfaat bagi organisasi, tetapi juga memberikan kontribusi lebih luas terhadap masa depan ketenagakerjaan Indonesia.
Supriyadi menegaskan, salah satu agenda utama yang terus diperjuangkan FNPBI adalah penguatan industri nasional. Sebab, menurutnya, industri nasional yang kuat merupakan fondasi penting dalam menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan produktivitas, serta mewujudkan kesejahteraan pekerja.
“Kami ingin penguatan industri nasional. Harapannya, ketika industri nasional sudah kuat, dampaknya juga akan dirasakan oleh pekerja melalui peningkatan kesejahteraan. Kami meyakini tanpa industri nasional yang kuat, kesejahteraan buruh akan sangat sulit diwujudkan,” tegasnya.
Kongres VII FNPBI mengangkat tema “Industri Nasional Bangkit, Buruh Bangkit, Buruh Bahagia.” Tema tersebut mencerminkan pandangan organisasi bahwa kesejahteraan buruh tidak boleh hanya diukur dari besaran upah, tetapi juga harus mencakup berbagai aspek kehidupan pekerja dan keluarganya.
Supriyadi menjelaskan, kesejahteraan buruh harus didukung dengan berbagai fasilitas dan tunjangan tambahan, mulai dari tunjangan pendidikan bagi anak-anak pekerja, akses terhadap perumahan yang terjangkau, hingga dukungan kebutuhan dasar seperti listrik dan air.
Selain itu, FNPBI juga mendorong pengembangan koperasi di lingkungan perusahaan. Keberadaan koperasi dinilai dapat membantu memenuhi kebutuhan pekerja sekaligus memberikan manfaat ekonomi tambahan bagi buruh dan keluarganya.
“Kesejahteraan itu bukan hanya berbicara tentang upah. Ada banyak hal lain, seperti tunjangan pendidikan, fasilitas perumahan murah, tunjangan listrik dan air, serta koperasi di dalam perusahaan. Ini menjadi salah satu hal yang ingin kita dorong agar kebutuhan teman-teman buruh bisa lebih terbantu,” jelasnya.
Lebih lanjut, Supriyadi menilai bahwa upaya meningkatkan kesejahteraan pekerja tidak bisa hanya dibebankan kepada pihak perusahaan. Menurutnya, harus ada sinergi yang kuat antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah agar berbagai program peningkatan kesejahteraan dapat diwujudkan secara berkelanjutan.
Ia menekankan bahwa pemerintah memiliki peran strategis dalam menciptakan kebijakan dan dukungan yang memungkinkan program-program kesejahteraan buruh, termasuk pengembangan koperasi perusahaan, dapat berjalan dengan baik tanpa menambah beban sepihak kepada pengusaha maupun pekerja.
“Di dalam ketenagakerjaan bukan hanya ada buruh dan pengusaha, tetapi juga ada peran pemerintah. Ketiganya harus bersinergi. Kalau hanya dibebankan kepada pengusaha atau buruh saja, tentu akan sulit mewujudkan kesejahteraan bersama,” ungkapnya.
Dalam kongres tersebut, FNPBI juga akan merumuskan sejumlah resolusi yang nantinya diharapkan dapat disampaikan kepada pemerintah sebagai masukan dan tawaran solusi dalam membangun sistem ketenagakerjaan yang lebih adil dan berkelanjutan.
Supriyadi turut menyoroti pentingnya implementasi regulasi perlindungan ketenagakerjaan. Menurutnya, keberadaan undang-undang dan berbagai aturan perlindungan pekerja harus benar-benar diwujudkan dalam kebijakan serta praktik di lapangan, dengan tetap memperhatikan kepentingan pekerja maupun keberlangsungan dunia usaha.
Ia berharap regulasi ketenagakerjaan mampu mengakomodasi kepentingan buruh dan pengusaha secara seimbang untuk jangka panjang. Dengan begitu, hubungan industrial dapat berjalan lebih harmonis, produktif, dan memberikan manfaat bagi seluruh pihak.
“Harapan kami, kepentingan buruh dan kepentingan pengusaha bisa sama-sama diakomodasi. Karena tanpa keseimbangan dan kerja sama, kalau hanya dibebankan kepada satu pihak saja, kesejahteraan bersama akan sulit tercapai,” pungkas Supriyadi.
Melalui Kongres VII ini, FNPBI diharapkan mampu melahirkan kepemimpinan, program, serta strategi perjuangan yang semakin kuat dalam mengawal kepentingan kaum pekerja. Lebih dari sekadar agenda organisasi lima tahunan, kongres ini menjadi momentum untuk memperjuangkan kebangkitan industri nasional sebagai salah satu jalan menuju kesejahteraan dan kehidupan buruh yang lebih baik di Indonesia.