IJI.RED – Tangerang, Minggu 26 Juli 2026 — GOR Gondrong yang dibangun sebagai fasilitas publik kini menjadi perhatian masyarakat. Sejumlah warga mengaku resah dan berharap pemerintah serta aparat penegak hukum segera memberikan kepastian atas berbagai laporan yang berkembang terkait dugaan pungutan liar (pungli) dan aktivitas yang diduga melibatkan oknum di kawasan GOR Gondrong, Jalan Sawa Dalam 9, Kelurahan Gondrong, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang.
Redaksi menerima berbagai informasi dan pengaduan dari masyarakat mengenai dugaan praktik pungli yang disebut telah berlangsung di sekitar kawasan tersebut. Hingga saat ini, informasi tersebut masih berupa laporan masyarakat dan belum dapat disimpulkan sebagai fakta hukum.
Redaksi menegaskan bahwa seluruh pihak yang disebut dalam laporan memiliki hak jawab. Setiap dugaan harus dibuktikan melalui proses penyelidikan dan penyidikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Asas praduga tak bersalah tetap dijunjung tinggi sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
“JANGAN BIARKAN KAMPUNG KAMI MENJADI TEMPAT TUMBUHNYA PUNGLI”
Masarakat Pemerhati kebijakan pemerintah dan lingkungan kota Tangerang yang dikenal sebagai Anas Gondrong menyampaikan harapannya agar negara hadir memberikan kepastian hukum.
Diwaktu yang sama Anas gondrong juga, menyampaikan Ungkap tuntas skenario aktor di balik KS,CS ,ada beberapa yang di duga oknum yaitu KDL,BDR,ONY dan JK yang memiliki peran yang berbeda ujar Anas Gondrong
“Oknum yang melakukan pungli harus ditindak tegas tanpa pandang bulu, tangkap dan adili. Ini kampung kami. Jangan sampai kampung kami menjadi tempat tumbuhnya dugaan premanisme dan pungli yang membuat masyarakat resah,” ujar Anas.
Menurutnya, persoalan ini bukan hanya menyangkut dugaan pelanggaran hukum, tetapi juga menyangkut rasa aman masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas umum.
Anas berharap apabila terdapat bukti yang cukup mengenai adanya pelanggaran hukum, aparat dapat menindaklanjutinya secara profesional, transparan, dan sesuai prosedur.
“Saya berharap kepada Kapolri jenderal polisi listiyo Sigit, Kapolda Metro Jaya, Kapolres Metro Tangerang Kota, dan Pemerintah Kota Tangerang melakukan penindakan secara profesional, Tegas ,adil, transparan, dan sesuai hukum apabila memang ditemukan adanya pelanggaran,” katanya.»
TIGA TUNTUTAN MASYARAKAT
Masyarakat menyampaikan tiga harapan utama kepada pemerintah dan aparat penegak hukum:
1. Transparansi. Masyarakat meminta penjelasan terbuka mengenai perkembangan penanganan laporan agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah publik.
2. Penegakan hukum yang adil. Apabila ditemukan indikasi tindak pidana dan didukung alat bukti yang cukup, masyarakat berharap proses hukum dilakukan tanpa tebang pilih dengan tetap menghormati hak-hak seluruh pihak.
3. Pemulihan fungsi GOR. Warga berharap GOR Gondrong kembali berfungsi sepenuhnya sebagai fasilitas olahraga dan ruang publik yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk penyimpangan.
GOR Gondrong merupakan aset publik yang dibangun menggunakan anggaran negara untuk kepentingan masyarakat. Karena itu, setiap laporan mengenai dugaan penyimpangan perlu ditangani secara cepat, objektif, profesional, dan dapat dipertanggung jawabkan.
Laporan masyarakat bukanlah putusan hukum. Namun, laporan tersebut merupakan bagian dari partisipasi publik yang patut mendapat perhatian oleh aparat penegak hukum. Kepastian hukum, transparansi penanganan, dan penyampaian hasil kepada masyarakat diharapkan dapat menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara sekaligus memastikan fungsi fasilitas umum tetap berjalan sebagaimana mestinya.
Redaksi David E,S.E.
