JIKA ADA YANG MEMINTA SUMBANGAN ATAS NAMA MEDIA INI,

SEGERA LAPORKAN KE PIHAK BERWAJIB,

KARENA ITU PENIPUAN

GMPKP Indonesia Desak Kapolri Pecat Kapolres Asahan dan Kasat Resnarkoba

Date:

Iji.red Jakarta – Gerakan Masyarakat Pengawal Kebijakan Publik (GMPKP) Indonesia mendesak Kadiv Propam Mabes Polri untuk menjatuhkan sanksi tegas termasuk pemecatan terhadap Kapolres Asahan dan Kasat Resnarkoba yang diduga mengistimewakan tahanan tersangka narkoba dengan makan bersama di restoran mewah Medan.

“Kami tetap mengapresiasi keberhasilan besar Polri dalam mengungkap 30,34 ton narkoba, namun pelanggaran prosedur pengawasan tahanan tidak boleh dibiarkan. Jika terbukti ada kelalaian pimpinan satuan, maka pemecatan adalah langkah yang wajar untuk menjaga wibawa penegakan hukum,” tegas Ketua Umum GMPKP Indonesia, Khaidir Rahman dalam orasinya di depan Mabes Polri, Rabu, 18 November 2026.

Pernyataan ini disampaikan sebagai reaksi atas viralnya video personel Sat Resnarkoba Polres Asahan makan bersama tahanan narkoba di restoran Kembang, Jalan SM Raja Medan, (16/11/26), yang telah diklarifikasi Polda Sumut dan akan diperiksa oleh Bidang Propam Polda Sumut.

GMPKP meminta hasil pemeriksaan Propam dipublikasikan secara transparan kepada masyarakat agar tidak menimbulkan keraguan terhadap akuntabilitas kepolisian dalam penanganan kasus‑kasus narkoba.

Menurut GMPKP Indonesia, kejadian ini bukan persoalan sepele. Membawa tahanan narkoba ke restoran untuk makan bersama, sebagaimana terlihat dalam video viral tersebut, harus diperiksa secara serius yang diduga kuat Kapolres Asahan dan Kasat Resnarkoba telah melanggar prosedur pengamanan dilakukan standar operasional prosedur (SOP).

Khaidir Rahman menambahkan, kepercayaan publik terhadap Polri tidak dibangun melalui slogan, konferensi pers, ataupun pencitraan, melainkan melalui keteladanan, integritas, dan keberanian membersihkan institusi dari setiap bentuk pelanggaran.

“Kasus ini tidak bisa dibiarkan, Kami meminta dengan tegas kepada Bapak Kapolri yang baru untuk melakukan evaluasi internal khususnya Polda Sumatera Utara dan Polres Asahan,” ujar Khaidir.

Selain itu, Khaidir juga menegaskan bahwa kejahatan narkoba dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (exstra ordinary crime). “Jangan dijadikan alasan kemanusiaan untuk demi untuk menutupi kesalahan,” tegas Khaidir.

Ia juga mengungkapkan kecurigaan publik adanya indikasi perlakuan khusus terhadap tahanan narkoba tersebut.

“Bisa kita lihat kolom komentar berbagai platfom media sosial, mendominasi komentar yang negatif, artinya jangan hanya ulah segelintir oknum wibawa dan kepercayaan publik runtuh,” sebut Khaidir.

Khaidir berharap dalam kasus ini, pimpinan tertinggi Polri harus mengambil sikap tegas demi untuk mempertahankan marwah, wibawa, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.

“Slogan Polisi bersama masyarakat harus direalisasikan, bukan hanya sekadar slogan dan kata-kata manis, hari ini masyarakat menuntut agar oknum yang melanggar aturan dan disiplin harus ditindakntgas, bila perlu lakukan pemecatan,” pungkas Khaidir.

Khaidir berjanji akan terus mengkawal kasus ini sampai tuntas, dan berjanji akan melakukan aksi unjuk rasa lanjutan. “GMPKP akan terus memantau perkembangan kasus ini hingga selesai.” sebut Khaidir mengakhiri sembari membubarkan diri dengan tertib. (RO)

Bagikan Artikel

Langganan

Popular

Lebih banyak seperti ini
Related

Disahkan DPR, Dicap “UU Palsu” — Polemik RUU Perampasan Aset di Balik Penantian 18 Tahun

IJI.red,JAKARTA | — DPR RI secara resmi mengesahkan RUU...

DIDUGA KEBUN KARET DIGUSUR TANPA GANTI RUGI, GRIB JAYA MUARA ENIM DESAK PTBA-BSP BERTANGGUNG JAWAB!

  MUARA ENIM - Diduga kebun karet produktif milik warga...

Turap Aliran Kali Cibenda Longsor, 4 Rumah Terdampak – Warga Minta Segera Ditangani

iji.red Benda Baru, Pamulang - Kamis, 19 November 2026. Seorang...