IJI.RED — KOTA TANGERANG — 9 November 2026 — Gelombang kritik masyarakat Kecamatan Cipondoh terhadap Pemerintah Kota Tangerang semakin menguat. Persoalan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan GOR Gondrong yang belum memberikan hasil sebagaimana diharapkan kini disertai pertanyaan serius mengenai keberadaan bangunan yang diduga berdiri di atas badan kali atau saluran air sepanjang Jalan Cipondoh hingga perbatasan rel Stasiun Poris. Masyarakat mempertanyakan ketegasan pemerintah daerah. Mengapa persoalan ini terus menjadi pembicaraan publik, Siapa yang bertanggung jawab melakukan pengawasan, Siapa yang memberikan izin atau rekomendasi atas bangunan tersebut apabila memang memiliki perizinan, Jangan sampai masyarakat terus disuguhi janji penertiban, sementara persoalan di lapangan tidak kunjung memperoleh penyelesaian yang jelas.
Wahai Bapak Kasatpol PP Kota Tangerang dan seluruh jajaran penegak Perda, sampai kapan persoalan PKL GOR Gondrong dibiarkan menjadi pertanyaan masyarakat? Sudah berapa kali koordinasi dilakukan? Sudah berapa kali surat dan imbauan disampaikan, Apa hasil konkret yang bisa diperlihatkan kepada masyarakat, Apakah penertiban hanya sebatas mendatangi lokasi, melakukan pemantauan, mengambil dokumentasi, kemudian meninggalkan persoalan tanpa penyelesaian, Jangan sampai penegakan Perda hanya menjadi kegiatan seremonial. Jangan sampai pemerintah terlihat sibuk di hadapan kamera, tetapi masyarakat masih menghadapi persoalan yang sama. Jika ada pelanggaran, tindak sesuai aturan. Jika terdapat bangunan tanpa izin yang sah, lakukan pemeriksaan dan penindakan. Jika ada pihak yang terbukti menghalangi penegakan hukum, proses sesuai ketentuan.
Masyarakat juga menyoroti keberadaan bangunan di sepanjang Jalan Cipondoh hingga perbatasan rel Stasiun Poris yang diduga memanfaatkan badan kali atau saluran air. Pertanyaan publik semakin tajam: siapa pemilik bangunan tersebut? Siapa yang menguasai lokasi? Apakah memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)? Apakah sudah mendapatkan rekomendasi teknis dari instansi pengelola sumber daya air? Apakah lokasi tersebut merupakan aset pemerintah atau kawasan yang tidak boleh digunakan untuk bangunan? Wali Kota Tangerang harus memerintahkan pemeriksaan menyeluruh. Jangan hanya melihat bangunan yang berdiri, tetapi telusuri pula dokumen perizinan, status lahan, pihak yang menguasai, serta riwayat pengawasannya. Apabila ditemukan dugaan pembiaran, penyalahgunaan kewenangan, atau permainan perizinan, aparat pengawasan dan penegak hukum harus menelusurinya berdasarkan bukti.
Masyarakat Cipondoh meminta perhatian Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto agar semangat pembenahan birokrasi dan pemberantasan korupsi tidak berhenti pada slogan nasional, tetapi benar-benar dijalankan hingga ke tingkat pemerintahan daerah. Jangan biarkan oknum yang terbukti melakukan korupsi, pungutan liar, penyalahgunaan jabatan, maupun penyalahgunaan fasilitas negara merasa aman karena memiliki kedudukan dan kekuasaan. Baik ASN, pejabat pemerintah daerah, maupun oknum di lingkungan TNI dan Polri, semuanya harus tunduk kepada hukum. Pangkat bukan tameng! Jabatan bukan kekebalan! Seragam bukan alasan untuk menghindari pertanggungjawaban! Jika ada yang bermain, periksa! Jika ada yang menerima keuntungan secara melawan hukum, usut! Jika ada yang terbukti melakukan tindak pidana, proses tanpa pandang bulu!
Masyarakat meminta Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Agung, serta KPK memberikan perhatian sesuai kewenangan masing-masing. Telusuri apabila terdapat bukti dugaan pungutan liar, penyalahgunaan aset pemerintah, permainan perizinan, hingga keterlibatan oknum yang mengambil keuntungan dari fasilitas umum. Jangan berhenti pada pemeriksaan fisik bangunan. Periksa pula siapa yang membangun, siapa yang menguasai, siapa yang memberikan rekomendasi, siapa yang melakukan pengawasan, dan apakah terdapat aliran uang yang berkaitan dengan pemanfaatan lokasi. Apabila ditemukan aktor intelektual dalam praktik melawan hukum, ungkap berdasarkan alat bukti dan proses sesuai ketentuan perundang-undangan.
1. Wali Kota Tangerang segera memberikan penjelasan terbuka mengenai perkembangan penertiban PKL GOR Gondrong.
2. Kasatpol PP menjelaskan secara transparan langkah dan hasil penegakan Perda.
3. Periksa seluruh bangunan yang diduga berdiri di atas badan kali sepanjang Jalan Cipondoh hingga perbatasan rel Stasiun Poris.
4. Buka informasi mengenai status lahan, legalitas bangunan, dan dasar perizinannya.
5. Telusuri pihak yang menguasai bangunan serta pejabat yang bertanggung jawab atas pengawasan.
6. Periksa dugaan pungutan liar dan penyalahgunaan kewenangan apabila terdapat laporan serta bukti.
7. Evaluasi pejabat atau instansi yang terbukti lalai menjalankan kewajibannya.
8. Tindak setiap pelanggaran hukum tanpa membedakan jabatan, pangkat, kekayaan, maupun kedudukan.
Masyarakat tidak sedang memusuhi PKL. Pedagang kecil juga membutuhkan perlindungan dan kepastian usaha. Namun fasilitas umum, trotoar, saluran air, dan aset pemerintah harus dijaga sesuai peruntukannya. Pemerintah wajib menghadirkan penataan yang adil, manusiawi, dan tidak tebang pilih. Jangan sampai masyarakat kecil menjadi pihak yang paling mudah ditertibkan, sementara dugaan pelanggaran oleh pihak lain tidak memperoleh pemeriksaan yang sama.
Apa kabar penertiban PKL GOR Gondrong, Siapa yang bertanggung jawab atas bangunan yang diduga berdiri di atas kali,Apakah seluruh dokumen perizinannya sudah diperiksa,Apakah ada dugaan pembiaran yang perlu ditindaklanjuti,Jangan diam terhadap pertanyaan publik. Jangan saling melempar tanggung jawab. Jangan biarkan kepercayaan masyarakat semakin terkikis karena tidak adanya kepastian tindakan.
Masyarakat Cipondoh menuntut bukti nyata. Saatnya pembenahan, saatnya transparansi, dan saatnya penegakan hukum dijalankan secara sungguh-sungguh.
RED DAVID E,S.E.