IJI Red. MAMASA : Dunia pendidikan di Kabupaten Mamasa menjadi sorotan. Sejumlah Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Kecamatan Mehalaan, khususnya di wilayah Desa Botteng, Kondo dan Passembuk, diduga mengalami persoalan serius dalam kedisiplinan guru dan proses pembelajaran.
Temuan paling memprihatinkan disebut terjadi di SDN 006 Botteng. Saat jam belajar berlangsung, sejumlah siswa terlihat tidak berada dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Mereka justru duduk, bermain dan berkeliaran di teras sekolah.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan besar, ke mana para guru ketika anak-anak seharusnya mendapatkan hak mereka untuk belajar?
Persoalan ini semakin menjadi sorotan karena, berdasarkan keterangan yang diperoleh, tenaga pendidik dan kependidikan di SDN 006 Botteng disebut berjumlah sekitar 13 orang dan sebagian disebut telah menerima tunjangan profesi. Namun, kondisi aktivitas pembelajaran di lapangan justru dikeluhkan warga.
Data pemerintah juga mengonfirmasi keberadaan SDN 006 Botteng sebagai satuan pendidikan negeri di Kecamatan Mehalaan.
Guru disebut datang seenaknya
Sejumlah warga mengaku kecewa dengan kondisi sekolah yang mereka nilai tidak mencerminkan kedisiplinan lembaga pendidikan.
“Sejak dipimpin PLT, sekolah tidak disiplin. Guru datang seenaknya. Kadang hanya dua-tiga orang yang hadir. Ini bukan hanya di Botteng, tetapi juga di Kondo dan Passembuk,” ujar seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Jika keluhan tersebut benar, persoalannya bukan sekadar absensi guru. Yang dipertaruhkan adalah hak anak-anak di wilayah pelosok untuk memperoleh pembelajaran yang layak.
Warga mempertanyakan bagaimana proses pengawasan terhadap guru berlangsung, termasuk bagaimana kehadiran dan pelaksanaan tugas mengajar diverifikasi.
Sorotan warga juga diarahkan kepada kepala sekolah yang berstatus pelaksana tugas (PLT).
Sumber tersebut menduga terdapat persoalan terkait pemenuhan jam mengajar sebagai salah satu persyaratan administrasi sertifikasi. Ia bahkan menuding jam mengajar tercatat, tetapi kegiatan mengajar di kelas tidak berjalan sebagaimana mestinya.
“Jam mengajar diambil, tetapi tidak pernah mengajar. Anehnya, tunjangan sertifikasinya tetap cair. Siswa yang menjadi korban,” tegas sumber tersebut.
Tuduhan ini perlu diklarifikasi dan diverifikasi oleh pihak berwenang, termasuk melalui pemeriksaan jadwal mengajar, daftar hadir, jurnal pembelajaran, serta bukti pelaksanaan kegiatan belajar mengajar.
Dokumen pemerintah menunjukkan bahwa sejumlah sekolah dasar di Kecamatan Mehalaan memang berada dalam cakupan pengawasan pendidikan. SDN 006 Botteng, SDN 002 Kondo dan SDN 003 Kondo tercantum dalam daftar sekolah yang berada di bawah pengawasan seorang pengawas sekolah.
Karena itu, jika keluhan warga mengenai rendahnya kehadiran guru terbukti, muncul pertanyaan lanjutan, sejauh mana fungsi pengawasan selama ini berjalan?
Masyarakat meminta Pemerintah Kabupaten Mamasa, khususnya Dinas Pendidikan dan pihak terkait, tidak hanya mengandalkan laporan administratif dari sekolah.
Mereka mendesak dilakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sekolah-sekolah yang dikeluhkan, pemeriksaan absensi guru, verifikasi jam mengajar, pengecekan jurnal pembelajaran, serta audit terhadap pemenuhan kewajiban guru penerima tunjangan profesi.
Warga meminta persoalan tersebut segera ditangani sebelum semakin merugikan siswa.
“Jangan korbankan anak-anak kami di Botteng, Kondo dan Passembuk. Kalau benar ada guru yang menerima tunjangan tetapi tidak menjalankan kewajibannya, pemerintah harus memeriksa dan mengambil tindakan sesuai aturan,” ujar sumber tersebut.
Sorotan ini kini menjadi pekerjaan rumah bagi Bupati Mamasa dan Dinas Pendidikan. Pemerintah dituntut membuktikan bahwa tunjangan yang bersumber dari uang negara benar-benar diikuti dengan pelaksanaan kewajiban profesional di ruang kelas.
Sebab pada akhirnya, yang tidak boleh menjadi korban dari buruknya disiplin, lemahnya pengawasan, atau persoalan administrasi adalah anak-anak sekolah. (ZUL)
