iji.red
KUTAI KARTANEGARA – Dugaan aktivitas pertambangan pasir tanpa izin di kawasan Jalan Muhammad Hatta, Handil 4 RT 21, Kelurahan Muara Jawa Ulu, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), kini menjadi perhatian aparat kepolisian.
Polres Kutai Kartanegara melalui Unit II Satreskrim bersama personel Polsek Muara Jawa telah melakukan pengecekan langsung ke lokasi pada Rabu (4/11/2026), sekitar pukul 16.30 WITA. Pemeriksaan tersebut merupakan tindak lanjut Laporan Informasi Nomor: R/LI-375/XI/2026/Satreskrim tertanggal 1 November 2026.
Hasil pengecekan menemukan lima lubang bekas galian yang posisinya saling berdekatan. Masing-masing lubang diperkirakan memiliki panjang sekitar 10 meter, lebar 30 meter, dan kedalaman kurang lebih 5 meter. Luas keseluruhan area diperkirakan mencapai 0,5 hektare.
Namun, saat petugas tiba di lokasi, tidak ditemukan aktivitas penambangan yang sedang berlangsung. Sejumlah peralatan tambang, pekerja, maupun pihak yang dapat dimintai keterangan juga tidak ditemukan.
Temuan tersebut tentu tidak boleh berhenti sebatas pendataan lubang bekas galian. Aparat perlu menelusuri siapa pihak yang melakukan penggalian, kapan aktivitas berlangsung, untuk kepentingan apa material pasir tersebut diambil, serta apakah kegiatan tersebut memiliki izin resmi.
Lima Lubang Bekas Galian, Siapa yang Harus Bertanggung Jawab?
Polres Kukar menyatakan akan melanjutkan penyelidikan dengan mengumpulkan keterangan masyarakat sekitar, Ketua RT, serta pihak-pihak yang mengetahui riwayat aktivitas penggalian di kawasan tersebut.
Koordinasi dengan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang juga akan dilakukan untuk memastikan status dan peruntukan lahan. Sementara itu, Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur dan instansi terkait akan dimintai klarifikasi mengenai aspek perizinan serta legalitas kegiatan pertambangan.
Pemantauan berkala bersama Polsek Muara Jawa juga diperlukan untuk mencegah kemungkinan aktivitas serupa kembali berlangsung.
Jangan Berhenti pada Pengecekan Lokasi
Kabid Humas Polda Kalimantan Timur, Kombes Pol Dr. Tedy Sopandi, S.I.K., M.Si., menegaskan bahwa setiap informasi masyarakat mengenai dugaan pertambangan tanpa izin harus ditindaklanjuti secara profesional dan sesuai ketentuan hukum.
“Polri berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap informasi mengenai dugaan aktivitas pertambangan tanpa izin secara profesional, proporsional, dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Setiap temuan di lapangan akan didalami melalui proses penyelidikan, termasuk memastikan status lahan, legalitas perizinan, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab,” ujarnya.
Ia menambahkan, penanganan dugaan pertambangan ilegal bukan semata-mata persoalan penegakan hukum, melainkan juga menyangkut perlindungan lingkungan hidup, kepastian hukum, dan kepentingan masyarakat.
Publik Menunggu Kepastian Hukum
Lima lubang bekas galian yang ditemukan menjadi petunjuk awal yang perlu ditindaklanjuti secara serius. Aparat penegak hukum diharapkan mampu mengungkap riwayat aktivitas penggalian, menelusuri pihak yang diduga bertanggung jawab, serta memastikan legalitas kegiatan tersebut.
Sebab, penegakan hukum tidak cukup hanya dengan mendatangi lokasi dan mencatat temuan. Penyelidikan harus mampu menjawab siapa pelakunya, bagaimana aktivitas itu berlangsung, dan apakah terdapat pelanggaran terhadap ketentuan pertambangan yang berlaku.
Masyarakat tentu berharap persoalan ini tidak berhenti pada pemeriksaan awal. Jika ditemukan bukti adanya aktivitas pertambangan tanpa izin, proses hukum harus dilakukan secara tegas, transparan, dan tanpa pandang bulu.
Hingga seluruh proses penyelidikan selesai, pihak yang diduga terlibat tetap harus ditempatkan dalam koridor asas praduga tak bersalah.
Polda Kaltim – Profesional, Responsif, Transparan, dan Berkeadilan. (Toni)