JAKARTA — SUBULUSSALAM — Redaksi memilih membuka persoalan ini secara terang kepada publik. Pemberitaan mengenai keberadaan Wali Kota Subulussalam, Haji Rasid Bancin, di luar daerah serta pertanyaan mengenai perjalanan dinas dan penggunaan SPPD tidak muncul begitu saja dari ruang redaksi. Pemberitaan tersebut bermula dari permintaan warga Aceh yang menyampaikan informasi kepada awak media dan meminta agar persoalan yang menjadi perhatian mereka diberitakan. Dalam komunikasi tersebut, kepada awak media juga disampaikan adanya tawaran pembayaran sebesar Rp50.000 untuk satu berita.
Fakta mengenai adanya permintaan pemberitaan dan tawaran tersebut sengaja disampaikan secara terbuka agar tidak ada kesan bahwa awak media menyembunyikan latar belakang munculnya pemberitaan. Namun, redaksi memberikan garis batas yang tegas: tawaran Rp50.000 tersebut bukan bukti bahwa substansi informasi mengenai Wali Kota Subulussalam benar. Demikian pula, pemberitaan tersebut tidak boleh dipahami sebagai bukti bahwa telah terjadi penyalahgunaan SPPD, pemborosan anggaran, ataupun pelanggaran hukum. Semua dugaan tersebut tetap membutuhkan verifikasi, dokumen, klarifikasi pihak terkait, serta pemeriksaan oleh lembaga yang memiliki kewenangan.
Sebagai bentuk tanggung jawab kepada publik, redaksi mengakui bahwa pemberitaan tersebut dibuat setelah adanya permintaan dari pihak luar redaksi. Karena itu, redaksi menyampaikan permohonan maaf kepada Wali Kota Subulussalam Haji Rasid Bancin apabila pemberitaan tersebut menimbulkan ketidaknyamanan, keresahan, atau kesan seolah-olah redaksi telah menyimpulkan adanya pelanggaran sebelum adanya verifikasi resmi. Redaksi tidak ingin sebuah pemberitaan yang berasal dari informasi masyarakat kemudian dipahami sebagai keputusan atau vonis redaksi.
REDaksi bukan penegak hukum. Pertanyaan masyarakat mengenai keberadaan kepala daerah, perjalanan dinas, SPPD, maupun penggunaan APBD merupakan hal yang dapat diklarifikasi melalui mekanisme resmi. Media tidak memiliki kewenangan untuk menyatakan seseorang telah melakukan pelanggaran hanya berdasarkan informasi dari satu pihak. Karena itu, informasi tersebut ditempatkan sebagai pertanyaan dan aspirasi masyarakat yang membutuhkan jawaban, bukan sebagai fakta hukum yang sudah terbukti.
Apabila Pemerintah Kota Subulussalam memiliki dokumen perjalanan dinas, surat tugas, SPPD, laporan pertanggungjawaban, serta dokumen realisasi anggaran yang dapat menjelaskan persoalan tersebut, redaksi memberikan ruang untuk disampaikan kepada publik. Begitu pula apabila terdapat kekeliruan dalam pemberitaan sebelumnya, redaksi siap melakukan koreksi berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
Redaksi memahami bahwa pemberitaan mengenai pejabat publik merupakan persoalan sensitif. Karena itu, informasi mengenai penggunaan uang negara harus dibedakan secara tegas antara pertanyaan masyarakat, dugaan, fakta yang telah diverifikasi, dan hasil pemeriksaan resmi. Jangan sampai sebuah pertanyaan publik berubah menjadi tuduhan, dan jangan pula sebuah informasi awal diperlakukan sebagai fakta final.
Atas pemberitaan tersebut, awak media menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Wali Kota Subulussalam Haji Rasid Bancin apabila pemberitaan yang berasal dari informasi masyarakat tersebut menimbulkan ketidaknyamanan. Permohonan maaf ini merupakan bentuk tanggung jawab dan penghormatan kepada pihak yang menjadi objek pemberitaan.
Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Wali Kota Subulussalam, Sekretaris Daerah, BPKD, maupun perangkat daerah terkait. Apabila pemerintah daerah dapat menjelaskan bahwa perjalanan dinas memiliki dasar administrasi, agenda resmi, sumber anggaran yang jelas, serta pertanggungjawaban sesuai ketentuan, maka penjelasan tersebut merupakan bagian penting yang harus diketahui masyarakat.
Redaksi juga menyampaikan fakta mengenai permintaan pemberitaan dan tawaran honor Rp50.000 sebagai bentuk keterbukaan mengenai bagaimana pemberitaan tersebut bermula, bukan untuk mengalihkan substansi persoalan. Namun, hal tersebut menjadi bahan evaluasi internal agar ke depan setiap informasi yang berasal dari masyarakat melalui proses verifikasi yang lebih ketat sebelum dipublikasikan, khususnya apabila menyangkut pejabat publik, penggunaan anggaran negara, dan dugaan pelanggaran hukum.
Pada akhirnya, redaksi tidak ingin pemberitaan menjadi alat untuk menyerang siapa pun. Media menjalankan fungsi informasi dan kontrol sosial, sementara pemerintah mempunyai hak untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat. Keduanya harus berjalan berdasarkan fakta dan data.
Berita bukan pesanan. Fakta bukan komoditas. Dan tuduhan bukanlah putusan. Setiap persoalan yang menyangkut pejabat publik dan uang negara harus dikembalikan kepada fakta, dokumen resmi, verifikasi, klarifikasi, hak jawab, serta mekanisme pemeriksaan yang sah.
Redaksi berkomitmen melakukan koreksi apabila terdapat informasi yang terbukti tidak benar dan tetap memberikan ruang yang adil kepada semua pihak untuk menyampaikan penjelasan.
Red David E SE 
